Wamena, nokenwene.com – Untuk benar-benar mewujudkan pembangunan dari dana desa yang diberikan pemerintah kepada masyarakat Kampung, perlu ada rumusan bersama menemukan soluasi, terutama tentang denda adat yang sering digunakan kepala Kampung untuk penyelesaian masalah tertentu di Kampung.
Hal tersebut disampaikan Lepinus Gombo, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Jayawijaya saat disinggung nokenwene.com perihal kegagalan dana Desa di Jayawijaya yang kerap kali disuarakan beberapa pihak di Wamena.
“Kendala yang terjadi di masyarakat seperti ada utang-utang terus juga karena ada meninggal dunia, jadi ini ada kaita dengan budaya adat isti adat, mereka juga kepala kampung adalah sebagai kepala suku juga sehingga harus menyelesaikan masalah-masalah, mungkin ada yang pembunuhan banyak dana desa juga habis di bagian-bagian itu” Ungkap Lepinus Gombo, pekan kemarin.
Akibatnya kata Lepinus, dana desa yang jumlahnya ratusan juta digunakan tidak sesuai peruntukannya yaitu untuk pembayaran denda dalam penyelesaian masalah. Kondisi ini terjadi pada hampir seluruh Desa yang ada di Jayawijaya.
“Dari 328 Kampung di Jayawijaya ini kita kalo melihat semuanya sama banyak hal yang seharunya mengikuti regulasi yang ada, tetapi ada hal-hal yang kendalah terjadi, seperti bayar utang-utang” Ujarnya.
Oleh karena itu, untuk benar-benar mewujudkan dana desa sesuai peruntukan, yaitu pembangunan kampung dan masyarakatnya di Kabupaten Jayawijaya perlu ada kerja sama dari berbagai pihak, duduk bersama dan menemukan solusi atas permasalahan masyarakat perihal pembayaran Denda yang jumlahnya cukup besar tersebut.
“Kita perlu duduk bersama, perlu bicara solusinya seperti apa, ini yang kami harapkan dari semua lembaga, dari DPR, LSM, dari Pemerintah, Tokoh Adat, agama atau LMA ini perlu kita cari solusi bersama,” Ujar Lepinus Gombo.