Wamena, nokenwene.com – Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Pegunungan mendesak Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk selaku mantan Pj Gubernur Papua Tengah untuk koordinasikan dengan Gubernur se-Papua tentang janji dana senilai sebesar Rp. 6 Miliar untuk pembangunan situs sejarah Pekabaran Injil (PI) di Jayawijaya.
Wakil Ketua III DPRP Papua Pegunungan, Bertus Asso,S.Pd.,M.Pd., mengatakan, Ribka Haluk sebagai putri Papua Pegunungan diharapkan untuk bertanggung jawab dengan cara berkoordinasi kepada para gubernur se-tana Papua atas janji Rp.6 Miliar yang sempat dijanjikan pada perayaan HUT PI 20 April 2024 lalu di Kampung Minimo. Ketika itu Ribka Haluk yang menjabat sebagai Pj. Gubernur Papua Tengah turut hadir pada kegiatan tersebut.
“Saya sampaikan secara tegas untuk ibu Ribka Haluk, sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri harus bertanggung jawab dan koordinasi enam gubernur di seluruh Papua untuk janji satu-satu Milyar itu harus segera terealisasi. Kalo suda di masukan tetapi PGGJ salah gunakan, itu harus panggil dan perlu cek,” tegas Wakil Ketua III DPRP Papua Pegunungan, Bertus Asso.
Sebelumnya pada HUT PI 2024 lalu, enam pejabat gubernur se tanah Papua hadir di Wamena, yakni; Pj Gubernur Papua Barat (Ali Baham Temongmere), Pj Gubernur Papua (Muhammad Rumasukun), Pj Gubernur Papua Pegunungan ( Velix Wanggai), Pj Gubernur Papua Tengah (Ribka Haluk), Pj Gubernur Papua Barat Daya (Mohammad Musaad) dan Pj Gubernur Papua Selatan diwakili oleh Asisten I.
Para gubernur ini berjanji akan menyerahkan sejumlah dana yang totalnya mencapai 6 miliar rupiah “Umat yang saat itu dengan bantuan itu tetap ada sehingga mereka tanya, bahwa; apakah bantuan itu di Minimo sudah dapat atau belum, kemudian di Hepuba sudah dapat atau belum dan di Asotipo suda mereka saling tanya antara satu sama yang lain sehingga PGGPP harus bertanggung jawab dan sampaikan secara terbuka,”Pinta Bertus Asso.
Ia menjelaskan, uang senilai 6 Milyar yang dijanjikan tersebut bertujuan untuk pembangunan beberapa situs sejarah injil di Lembah Baliem Wamena diantaranya di Kampung Minimo, Hepuba, Asotipo dan beberapa tempat bersejarah di Wamena. Oleh karenanya Ia menegaskan posisi terakhir dana tersebut harus disampaikan terbuka.
“Dalam APBD itu barang kali masuk transfer di PGGJ atau belum, ini perlu ada transparansi antara PGGJ dan daerah –daerah tempat injil masuk. Karena, momen injil tidak akan busuk dan dari tahun ke tahun akan tetap ada. Sejara tetap akan tertulis dalam sejaraH,” Kata Bertus.
Bertus kembali menegaskan, sejarah akan berkuasa atas segala –galanya sehingga ia minta PGGJ untuk tidak menganggap hal sepele tetapi harus menyampaikan secara terbuka bahwa bantuan yang pernah dijanjikan oleh enam provinsi se-Papua kelanjutannya seperti apa.
“Kalo boleh ibu Wakil Mentri Dalam Negri yang punya kapasitas yang menyeluruh dari Papua Barat Daya sampai ke Merauke, enam provinsi ini perlu memanggil mereka dan cek dana satu-satu milyar yang perna di janjikan itu masukan ke rekening PGGJ ataukah di gereja-gereja masing-masing atau di daerah –daerah situs injil masuk atau tidak,”tutup Bertus Asso.
Pewarta: Onoy Lokobal/ Jurnalis Warga Noken Wamena*