Wamena, nokenwene.com – Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP) menggelar pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Human Rights Defender (HRD) atau pembela HAM dengan tema “Fight for Rights and Justice” (Berjuang untuk Hak dan Keadilan).
Kegiatan yang mengangkat subtema “Memperkuat Peran HRD dalam Perjuangan Hak Asasi Manusia, Keadilan dan Kemanusiaan di Tanah Papua” ini berlangsung selama tiga hari, mulai 10–12 November 2026, bertempat di Hotel Green Sartika, Wamena, Provinsi Papua Pegunungan.
Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh pembawa acara Yefta Lengka, dilanjutkan dengan doa pembukaan serta penyampaian firman Tuhan oleh pendeta yang hadir.
Direktur YKKMP, Theo Hesegem, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pendidikan HAM tersebut diselenggarakan sebagai respons terhadap situasi Papua yang menurutnya masih belum baik-baik saja. Karena itu, YKKMP memandang penting untuk meningkatkan kapasitas para pembela HAM, khususnya di wilayah Papua Pegunungan.
Menurut Theo, kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai prinsip-prinsip HAM sekaligus membekali peserta dengan kemampuan melakukan pendampingan terhadap masyarakat sipil, terutama di wilayah yang mengalami situasi rawan konflik.
“Pelatihan ini bertujuan mengembangkan kapasitas pembela HAM di Papua, lebih khusus di wilayah Papua Pegunungan. Kami berharap peserta yang mengikuti pendidikan selama tiga hari ini dapat bekerja berdasarkan fakta dan data yang ditemukan di lapangan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa seorang pembela HAM tidak boleh bekerja berdasarkan dugaan, perkiraan, atau informasi yang belum terverifikasi. Sebaliknya, setiap informasi dan laporan yang disampaikan harus didukung fakta serta data yang dapat dipertanggungjawabkan.
Selain kemampuan investigasi dan verifikasi data, peserta juga dibekali keterampilan komunikasi, lobi, serta membangun kerja sama dengan berbagai pihak. Hal tersebut dinilai penting agar para pembela HAM dapat menjalankan tugas secara profesional dan membantu meminimalkan dampak kekerasan terhadap masyarakat sipil di daerah rawan konflik.
Theo menjelaskan, para peserta yang telah mengikuti pendidikan nantinya dipersiapkan untuk menjadi pendamping masyarakat sipil ketika terjadi situasi konflik. YKKMP juga berencana memperkenalkan para pembela HAM tersebut kepada berbagai pihak, termasuk TNI-Polri, Kodim, Koramil, pemerintah daerah, serta pihak gereja agar terbangun komunikasi dan kerja sama dalam menjalankan tugas kemanusiaan.
Ia juga menekankan bahwa kerja-kerja pembelaan HAM harus berorientasi pada kemanusiaan, bukan kepentingan kelompok maupun diskriminasi berdasarkan suku, ras, atau latar belakang tertentu.
“Pembela HAM berbicara tentang manusia. Ketika ada manusia yang menjadi korban, siapa pun dia dan dari kelompok mana pun, mereka harus mendapatkan pendampingan. Karena itu, peserta yang dilatih ini harus menghindari diskriminasi dan bekerja berdasarkan fakta serta data, bukan menggunakan kata mungkin atau kira-kira,” tegasnya.
Lebih lanjut, Theo mengatakan YKKMP akan melengkapi para pembela HAM yang telah mengikuti pendidikan dengan identitas lembaga, pakaian khusus, serta surat tugas resmi ketika menjalankan tugas pendampingan di lapangan.
Surat tugas tersebut nantinya menjadi salah satu bentuk identitas dan legalitas penugasan peserta ketika berkoordinasi dengan aparat keamanan maupun pemerintah di wilayah kerja masing-masing.
“Kami akan memberikan surat tugas kepada peserta yang sudah dilatih. Setelah itu, YKKMP akan memperkenalkan mereka kepada pihak-pihak terkait di daerah agar mereka bisa bekerja sama dengan baik dalam melakukan pendampingan masyarakat sipil,” jelasnya.
Ia berharap melalui pendidikan tersebut para peserta dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan pembelaan HAM secara profesional, mengutamakan pendekatan kemanusiaan, serta membangun kerja sama dengan semua pihak tanpa terlibat dalam kepentingan politik praktis.
Dalam rangkaian pendidikan tersebut, materi pertama disampaikan oleh Tommy dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dengan topik “Analisis Risiko dan Keamanan bagi Pembela HAM”.
Selanjutnya, materi kedua disampaikan oleh Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, Fritis Ramandey, dengan topik “Investigasi Kasus”.
Melalui kegiatan ini, YKKMP berharap lahir pembela-pembela HAM yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan keberanian dalam mendampingi masyarakat sipil, khususnya di wilayah rawan konflik di Tanah Papua, dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip HAM, keadilan, dan kemanusiaan (*).
Pewarta: Paskalis Haluk/Jurnalis Warga Noken Wamena*