Wamena, nokenwene.com – Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP) menyoroti dugaan tindakan teror, intimidasi, penganiayaan dan penyitaan barang milik warga sipil dalam operasi militer di distrik Telenggeme, Kembu, Gundagi, dan Distrik Umagi di Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan.
YKKMP meminta pemerintah dan aparat keamanan memastikan perlindungan warga sipil serta memulihkan kondisi masyarakat yang terdampak. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang berlangsung di Sekretariat YKKMP, Jalan Sosial di Kota Wamena, Kamis (22/10/2026).
Konferensi pers tersebut dihadiri Sekretaris YKKMP Yefta Lengka, Direktur YKKMP Theo Hesegem, serta tokoh pemuda dan intelektual asal Tolikara.
Dalam keterangannya Yefta Lengka mengatakan, pada 18 Oktober 2026, YKKMP bersama sejumlah tokoh dari Kabupaten Tolikara melakukan pemantauan langsung ke lokasi yang dilaporkan terdampak operasi militer.
Katanya, kunjungan tersebut bertujuan untuk memantau situasi warga sipil sekaligus memasang dua baliho berisi pesan perlindungan masyarakat sipil berdasarkan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional dan pernyataan sikap masyarakat setempat.
Pemasangan baliho tersebut, kata dia, merupakan salah satu upaya untuk mengingatkan pihak-pihak yang bertikai agar menghormati keselamatan warga sipil dan mencegah jatuhnya korban di wilayah konflik.
“Tujuan kami datang ke sana adalah melakukan pemantauan secara langsung dan menyampaikan pesan kepada pihak-pihak yang bertikai agar masyarakat sipil tidak menjadi korban,” ujar Yefta dalam keterangannya.
Dugaan Penganiayaan terhadap Penyandang Disabilitas
Yefta mengungkapkan, dalam pemantauan tersebut, pihaknya menerima keterangan dari seorang penyandang disabilitas atas nama Neger Wanimbo (39 tahun) yang mengaku mengalami kekerasan oleh aparat militer.
Berdasarkan keterangan korban yang disampaikan kepada YKKMP, korban mengaku dipukul dan sejumlah barang miliknya diambil. Barang-barang yang disebut belum dikembalikan hingga konferensi pers berlangsung meliputi kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), buku rekening, dan telepon genggam.
YKKMP menilai dugaan tindakan tersebut merupakan persoalan serius yang harus diselidiki. Menurut Yefta, setiap orang, termasuk penyandang disabilitas, berhak mendapatkan perlindungan, perlakuan manusiawi, dan penghormatan terhadap martabatnya.
Selain itu, Yefta menyampaikan adanya keterangan mengenai dugaan intimidasi terhadap seorang gembala yang juga merupakan orang tua korban. Gembala tersebut dilaporkan mengalami penutupan mata dan ancaman menggunakan senjata, serta nyaris mengalami pemotongan pada bagian tangan.
YKKMP juga menerima laporan mengenai dugaan intimidasi terhadap seorang pendeta di wilayah setempat.
Yefta mengatakan, situasi di Distrik Telenggeme, Kembu, Gundagi, dan Umagi telah menimbulkan ketakutan serta trauma di tengah masyarakat sipil. Karena itu, ia meminta semua pihak menghormati hak-hak warga sipil dan menghindari tindakan yang dapat memperburuk kondisi keamanan maupun psikologis masyarakat.
Theo Hesegem: Warga Sipil Tidak Boleh Menjadi Korban
Direktur YKKMP, Theo Hesegem, menyampaikan keprihatinan atas berbagai laporan yang diterima lembaganya. Ia menegaskan bahwa perhatian utama YKKMP adalah keselamatan dan hak hidup manusia, terutama masyarakat sipil yang tinggal di wilayah konflik.
Theo mengatakan, berdasarkan keterangan masyarakat yang dihimpun dalam kunjungan lapangan, pengerahan pasukan menggunakan kendaraan militer pada malam hari turut menimbulkan kekhawatiran di tengah warga.
Ia juga menyampaikan adanya laporan mengenai anak-anak dan seorang perempuan yang dibawa ke gereja untuk menjalani interogasi. Menurutnya, tindakan semacam itu, apabila terbukti, harus menjadi perhatian serius karena dapat berdampak pada kondisi psikologis masyarakat, terutama anak-anak.
“Kami tidak melarang aparat TNI melakukan tugasnya terhadap kelompok bersenjata. Namun, bagi kami, masyarakat sipil tidak boleh menjadi korban,” tegas Theo.
Ia menambahkan, YKKMP khawatir situasi keamanan tersebut dapat menyebabkan warga meninggalkan kampung halaman. Theo menyebut jumlah pengungsi telah mencapai lebih dari seratus orang berdasarkan informasi yang diterima pihaknya.
Menurut Theo, pemasangan baliho mengenai perlindungan masyarakat sipil merupakan salah satu langkah pencegahan agar masyarakat tidak kembali mengalami pengungsian dan tetap dapat menjalankan kehidupan sehari-hari.
Ia berharap warga dapat kembali beraktivitas secara aman, termasuk berkebun, mengakses pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta menjalankan ibadah tanpa rasa takut.
YKKMP Desak Penghormatan terhadap Hak Penyandang Disabilitas
Theo juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap penyandang disabilitas dalam situasi konflik. Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang mengatur pemenuhan hak dan perlindungan penyandang disabilitas.
Menurutnya, aparat keamanan harus memahami bahwa setiap orang memiliki hak atas perlindungan, keselamatan, dan perlakuan yang bermartabat. Dugaan kekerasan maupun intimidasi terhadap penyandang disabilitas, apabila terbukti, harus ditangani secara serius.
Theo turut mempertanyakan dugaan penggeledahan dan penyitaan barang milik warga. Ia meminta agar setiap tindakan aparat dilakukan sesuai ketentuan hukum dan kewenangan yang berlaku.
Ia juga menilai bahwa membawa anak-anak ke dalam gereja untuk diinterogasi, sebagaimana dilaporkan kepada YKKMP, merupakan tindakan yang perlu diperiksa secara serius dengan mempertimbangkan keselamatan dan kondisi psikologis anak.
Lebih lanjut, Theo menegaskan bahwa prinsip perlindungan warga sipil berlaku bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik. Menurutnya, baik TNI-Polri maupun kelompok bersenjata TPNPB tidak boleh menjadikan masyarakat sipil sebagai sasaran kekerasan.
Tokoh Intelektual Tolikara Minta Pasukan Ditarik
Tokoh intelektual asal Tolikara, Sonni Wanimbo, menyampaikan kekecewaannya terhadap pelaksanaan operasi militer di wilayah Kembu. Ia mengatakan bahwa menurut pengamatannya, wilayah tersebut sebelumnya tidak dikenal mengalami konflik bersenjata dengan intensitas seperti yang dikhawatirkan masyarakat saat ini.
Sonni juga menyampaikan dugaan adanya pengambilan atau penyitaan barang milik warga selama operasi berlangsung. Ia meminta barang-barang yang diambil segera dikembalikan kepada pemiliknya. Selain itu, ia mendesak agar pasukan TNI non-organik yang bertugas di wilayah Kembu segera ditarik.
Sonni turut mengkritik sikap Pemerintah Kabupaten Tolikara yang menurutnya belum memberikan tanggapan memadai terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat. Ia meminta pemerintah hadir secara langsung, memberikan bantuan kepada warga terdampak, serta tidak membiarkan masyarakat menghadapi situasi tersebut sendirian.
Menurut Sonni, pemerintah harus mengutamakan keselamatan warga dan pemulihan kondisi masyarakat, tanpa menjadikan persoalan keamanan sebagai kepentingan politik praktis.
Tokoh Pemuda Ajak Gereja Berperan Melindungi Masyarakat
Sementara itu, tokoh pemuda Tolikara, Veri Cheko Kogoya, mengajak masyarakat untuk memahami pesan perlindungan warga sipil yang telah disampaikan melalui baliho YKKMP.
Ia berharap masyarakat, aparat keamanan, dan kelompok bersenjata dapat menghormati prinsip-prinsip hukum humaniter serta menjaga keselamatan warga yang tidak terlibat dalam konflik.
Veri juga meminta Gereja Injili di Indonesia (GIDI) di Tolikara, khususnya di wilayah Kembu, agar mengambil peran lebih aktif dalam melindungi masyarakat.
Menurutnya, pesan-pesan perlindungan warga sipil dapat dibahas melalui persidangan gereja, baik di tingkat jemaat maupun wilayah, sehingga menjadi pedoman bersama dalam menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa gereja perlu menyuarakan perlindungan umat dan mengambil langkah nyata untuk mencegah masyarakat menjadi korban kekerasan.
Enam Tuntutan YKKMP
Dalam konferensi pers tersebut, YKKMP menyampaikan enam tuntutan terkait situasi keamanan dan dugaan pelanggaran terhadap warga sipil di Kabupaten Tolikara, yaitu:
- Mendesak Pemerintah Republik Indonesia segera membuka akses bagi wartawan dan jurnalis asing untuk meliput situasi hak asasi manusia di Tanah Papua secara menyeluruh.
- Mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk tim investigasi melalui mekanisme prosedur khusus PBB guna mengidentifikasi dan menyelidiki persoalan hak asasi manusia di Tanah Papua.
- Mendesak Pemerintah Republik Indonesia membuka diri terhadap upaya Dewan Hak Asasi Manusia PBB dalam meninjau situasi Papua, khususnya dugaan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia.
- Mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, membuka ruang dialog damai dengan ULMWP sebagai payung politik kelompok pro-kemerdekaan Papua, sebagaimana disampaikan dalam tuntutan YKKMP.
- Meminta Komandan Satuan Tugas Habema yang bertugas di Tolikara untuk segera mengembalikan barang-barang milik masyarakat yang dilaporkan disita.
- Mendesak Pemerintah Kabupaten Tolikara segera mengambil langkah pemulihan psikologis dan penanganan kerugian material masyarakat pascaoperasi militer di Distrik Telenggeme, Kembu, Kundagi, dan Umagi.
YKKMP berharap pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan seluruh pihak terkait segera merespons situasi tersebut melalui langkah konkret untuk menjamin keselamatan masyarakat.
Theo Hesegem menegaskan bahwa kehadiran pemerintah sangat dibutuhkan oleh warga di wilayah terdampak. Ia mengatakan, masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut membutuhkan jaminan keamanan agar dapat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari.
Ia juga mengingatkan bahwa jika warga tidak dapat mengakses kebun karena situasi keamanan, mereka berpotensi mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Karena itu, pemerintah diminta memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat serta menyalurkan bantuan apabila diperlukan.
YKKMP menekankan bahwa upaya menjaga keamanan tidak boleh mengabaikan hak-hak masyarakat sipil. Setiap dugaan kekerasan, intimidasi, penganiayaan, maupun penyitaan barang milik warga perlu diperiksa secara transparan dan ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku.
Bagi YKKMP, perlindungan terhadap warga sipil harus menjadi prioritas agar masyarakat di Tolikara dapat hidup aman, memperoleh pelayanan dasar, menjalankan ibadah, dan beraktivitas tanpa ancaman kekerasan (*).
Pewarta: Paskalis Haluk/Jurnalis Warga Noken Wamena*