Wamena nokenwene.com – Direktur PAHAM Papua, Gustaf Rudolof Kawr, menilai kasus pembunuhan terhadap tokoh Papua, Theys Hiyo Eluay, merupakan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang hingga kini belum diungkap secara tuntas oleh negara.
Hal tersebut disampaikan Gustaf Rudolof Kawr saat diwawancarai di Hotel Green Sartika Wamena, Rabu (11/11/2026). Gustaf merupakan bagian dari tim investigasi yang mengikuti perkembangan kasus pembunuhan Theys Eluay.
Menurut Gustaf, kasus pembunuhan Theys Eluay tidak hanya menyangkut hilangnya nyawa seorang tokoh Papua, tetapi juga penghilangan paksa terhadap sopirnya, Aristoteles Masoka, yang hingga kini belum ditemukan.
“Kasus Theys Eluay sebenarnya merupakan kasus pelanggaran HAM berat. Sopirnya juga hilang sampai sekarang dan belum ditemukan. Ini perlu dilihat sebagai satu rangkaian peristiwa pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa,” ungkap Gustaf.
Ia menjelaskan, pembunuhan Theys Eluay terjadi dalam konteks politik Papua saat itu. Menurutnya, ketika isu Papua semakin menguat, terdapat kepentingan politik pemerintah pusat untuk meredam perkembangan gerakan politik Papua. Ia menduga peristiwa tersebut merupakan bagian dari suatu desain politik dan operasi yang melibatkan aparat militer, termasuk Kopassus.
Gustaf juga menyoroti proses hukum terhadap para pelaku yang menurutnya tidak berjalan melalui mekanisme peradilan HAM, melainkan dibawa ke peradilan militer. Dengan demikian, proses penyelidikan, penyidikan hingga persidangan dilakukan melalui institusi militer.
Dalam persidangan tersebut, sejumlah anggota militer, termasuk Hartomo dan rekan-rekannya, dijatuhi hukuman yang dinilai sangat ringan. Selain hukuman penjara, terdapat hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Namun, melalui proses hukum lanjutan, hukuman tersebut mengalami perubahan.
“Awalnya ada hukuman tambahan berupa pemecatan dari kesatuan. Namun, setelah dilakukan upaya hukum, hukumannya berkurang menjadi satu tahun dan hukuman tambahan itu dihapus. Akhirnya, yang bersangkutan dapat kembali berkarier di lingkungan militer,” jelasnya.
Ia menambahkan, Hartomo saat itu merupakan komandan Kopassus di Papua dan menjadi salah satu pihak yang menjalani proses hukum dalam kasus tersebut. Menurut Gustaf, pertanggungjawaban atas peristiwa ini tidak boleh berhenti pada individu di lapangan, tetapi juga perlu mengungkap pihak-pihak yang diduga memiliki tanggung jawab lebih luas.
Selain pembunuhan Theys Eluay, Gustap menegaskan bahwa keberadaan Aristoteles Masoka harus menjadi perhatian serius dalam proses pengungkapan kasus tersebut.
Ia menyebutkan, terdapat berbagai informasi yang berkembang mengenai keberadaan Aristoteles Masoka. Salah satu informasi menyebutkan bahwa ia dibunuh dan dikuburkan di suatu tempat di Jayapura. Namun, informasi tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya.
“Untuk mengungkap keberadaan Aristoteles Masoka, itu menjadi tugas Komnas HAM. Komnas HAM seharusnya melakukan penyelidikan secara menyeluruh, baik terhadap pembunuhan Theys Eluay maupun penghilangan paksa sopirnya,” katanya.
Gustaf juga mempertanyakan mengapa keberadaan Aristoteles Masoka tidak diungkap secara tuntas, padahal dalam proses persidangan kasus Theys Eluay terdapat informasi mengenai sopir tersebut.
Menurutnya, negara seharusnya kembali membuka penyelidikan terhadap kasus ini, mengingat keluarga korban masih belum memperoleh kepastian hukum dan keadilan.
Ia menjelaskan, apabila kasus tersebut diproses melalui mekanisme pelanggaran HAM berat, keluarga korban semestinya memiliki hak untuk memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
“Selama ini tidak ada kompensasi, restitusi maupun rehabilitasi bagi keluarga korban karena tidak ada proses hukum melalui mekanisme pelanggaran HAM. Padahal, hak-hak keluarga korban harus menjadi bagian dari penyelesaian kasus ini,” ujarnya.
Lebih lanjut, Gustaf mengungkapkan bahwa kasus penghilangan paksa Aristoteles Masoka juga pernah mendapat perhatian dalam pembahasan di Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), khususnya melalui mekanisme Pelapor Khusus tentang Penghilangan Paksa.
Namun, menurutnya, berbagai perhatian dan rekomendasi dari mekanisme internasional tersebut belum ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah Indonesia.
“Kasus ini sudah menjadi perhatian internasional dan sudah disampaikan kepada pemerintah. Namun, kemauan politik negara untuk menindaklanjuti dan menyelesaikannya masih menjadi persoalan,” ungkapnya.
Gustaf menilai kasus pembunuhan Theys Eluay merupakan satu dari sekian banyak kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua yang belum mendapatkan penyelesaian secara menyeluruh.
Ia menegaskan, meskipun proses peradilan militer pernah berlangsung di Surabaya, hingga saat ini belum ada upaya pengungkapan lebih lanjut yang memberikan kepastian hukum bagi keluarga korban, khususnya terkait hilangnya Aristoteles Masoka.
Karena itu, ia mendesak negara, terutama Komnas HAM, untuk kembali membuka penyelidikan, mengungkap seluruh pihak yang bertanggung jawab, menemukan keberadaan Aristoteles Masoka, serta memastikan keluarga korban memperoleh hak atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan (*).
Pewarta: Paskalis Haluk/Jurnalis Warga Noken Wamena*