Wamena, nokenwene.com – Udara di Distrik Wouma, Kabupaten Jayawijaya, kembali dicekam kecemasan. Dua bulan lebih setelah konflik brutal pada 15 Mei 2026 yang merenggut puluhan nyawa dan menghanguskan ratusan rumah, sebuah rekaman video berdurasi 5,58 menit mendadak viral di jagat maya, menyebarkan narasi pengosongan wilayah Wouma.
Dalam video yang direkam pada Sabtu, 18 Juli 2026 tersebut, suasana tegang tampak jelas. Seorang pria berdiri tegap di hadapan kerumunan warga yang duduk bersila. Tangannya sambil memegang erat busur dan anak panah—simbol adat yang mempertegas bahwa situasi sedang tidak baik-baik saja.
Ia berbicara lantang dalam bahasa Lanny, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh seorang pemuda di sebelahnya.
“…….Sama-sama bubar begitu. Jadi di situ akan jadi tempat perang begitu, dari muara sampai Logonowa (Wouma bawah sampai Wouma atas) itu tempat perang,” ujar pria tersebut dalam rekaman.
Pernyataan itu disampaikan oleh warga yang mengaku pengungsi dari Lanny, sebagai respon atas pembakaran sejumlah rumah di Distrik Wouma pada 6 Juli 2026, malam.
Pria itu menyebutkan, Warga Lanny masih tinggal di tempat pengungsian, meski konflik antar Kurima dan Lanny telah selesai, akan tetapi masih terjadi aksi pembakaran rumah Warga di Wouma, sehingga Ia mempertanyakan alasan pembakaran tersebut.
“Perang antara Kurima dan Lanny sudah selesai tapi kebakaran (pembakaran) terus lanjut, jadi kebakaran itu tujuannya apa, masalahnya apa itu teman – teman harus jelaskan. Kita akan buat panggilan di Polisi, kalian datang kita urus” Ungkapnya.
Sesungguhnya pengungsian korban pembakaran rumah tidak hanya terjadi terhadap Warga Lanny, tapi juga warga Kurima, Yali dan Warga pewaris tanah Wouma sendiri. Selain kehilangan anggota keluarga, warga Wouma juga mengalami kehilangan rumah dan harta benda, bahkan keluhan tentang salah satu pulau di Wilayah itu yang hendak dikuasai pihak lain juga menjadi kecemasan yang terus menghantui warga Wouma.
Kesepakatan di atas kertas sering kali tidak sejalan dengan kenyataan di lapangan. Ketika Pemerintah turun tangan memediasi konflik horizontal di Wamena pada 23 Mei lalu, harapan kedamaian sempat nampak. Namun, rentetan gesekan yang terus terjadi hingga hari ini menjadi indikator kuat bahwa upaya mediasi tersebut belum benar-benar menghadirkan kedamaian sejati di tengah masyarakat.
Konflik dan Polemik Rencana Pembangunan Kantor Gubernur di Wouma
Wouma adalah wilayah yang selama beberapa tahun terakhir menjadi polemik antara pemilik ulayat dan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Pemerintah hendak menjadikan sebagian wilayah Wouma (perbatasan Wouma dan Walesi) sebagai Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), sementara sebagian warga Wouma dan Walesi menolaknya.
Sejak DOB Papua Pegunungan hadir di Wamena, Wilayah Wouma dan Walesi menjadi sengketa dan polemik berkepanjangan antara Warga dan Pemerintah. Bahkan Komnas HAM RI pernah turun tangan dan memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi.
Kini lokasi pembangunan Kantor Gubernur Papua Pegunungan telah dipindahkan ke tempat lain. Namun sejak adanya Wacana pembangunan kantor Gubernur, wilayah ini kerap terjadi aksi kriminal yang sebenarnya sepele tapi punya potensi besar untuk melebar menjadi konflik horizontal.
Konflik antarwarga Lanny dan Kurima pada mei 2026 ini, sejatinya berawal dari aksi pemalangan akibat Lakalantas yang terjadi pada tahun 2024 silam. Ketika itu, Juni 2024 korban Laka yang merasa dirugikan melakukan aksi pemalangan di Depan Pos Brimob Wouma, saling serang antar warga pun tak terhindarkan.
Imbas aksi palang jalan tersebut, Warga benar-benar berkonflik antar suku. Konflik itu dipusatkan di persis tempat rencana pembangunan Kantor Gubernur Papua Pegunungan. Jalan poros yang baru dibangun untuk Kantor Gubernur yakni di perbatasan Walesi dan Wouma dijadikan medan “perang suku”. Sebanyak 5 orang dilaporkan tewas dalam konflik tersebut.
Dua tahun Setelah Mediasi, Kesepakatan Damai Mentah Lagi, Konflik Wouma Pecah Lagi
Konflik 2024 itu telah dimediasi oleh Pj. Gubernur Velix Wanggai dan kedua bela pihak menyatakan kesepakatan damai. Akan tetapi setelah 2 tahun berselang, konflik Wouma 2024 itu pecah lagi pada 15 Mei 2026 di Wouma.
Pada 23 Mei 2026, Pemerintah yang dihadiri langsung Wamedagri RI Ribka Haluk telah melakukan rekonsiliasi perdamaian atas konflik 15 Mei di Wamena. Perdamaian yang dipusatkan di Mapolres Jayawijaya itu ditandai dengan prosesi adat patah panah, sebagai simbol damai yang disertai pernyataan sikap perdamaian.
Sejumlah kepala daerah di Papua Pegunungan hadir dalam prosesi perdamaian tersebut, diantaranya Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, Bupati Jayawijaya, Bupati Lanny Jaya, dan Bupati Yahukimo serta Forkopimda dan tokoh – tokoh adat serta perwakilan kedua kubu yang berkonflik.
Namun hampir dua bulan setelah mediasi, warga Wamena masih merasa tidak nyaman untuk beraktivitas, berbagai gesekan masih terjadi. Pada 6 juli malam, dilakukan aksi pembakaran sejumlah rumah di Wouma, ada pula tulisan provokatif di Wouma yang melarang orang Lanny masuk Wouma.
Selain itu, warga Wouma juga masih berkeluh kesah, karena sebagian tanah adat mereka yang berada di pulau dekat kali Uwe hendak dikuasai oleh pihak Lanny. Ketegangan dan gesekan sosial masih terus terjadi pasca perdamaian patah panah yang dimediasi oleh Wamendargi RI.
Kembali ke video pernyataan kosongkan wilayah Wouma, pernyataan ini tentu saja tidak lahir di ruang kosong, ada rasa trauma mendalam yang dialami para pihak yang korban dan hingga kini masih tinggal di pengungsian, baik dari pihak Lanny maupun Wouma yang rumahnya terbakar saat konflik.
Begitu juga, tulisan yang melarang orang Lanny masuk di Wouma. Semua ini isyarat bahwa konflik yang mencekam dan memakan puluhan nyawa pada 15 Mei itu belum benar-benar pulih. Ketegangan masih menghantui kedua kubu dan masyarakat Wamena lainnya.
Isu ‘Perintah Gubernur’ di Balik Konflik Wouma: Rekaman Suara yang Memicu Amarah dan Laporan Polisi
Asap pembakaran rumah warga masih mengepul di Distrik Wouma dan sebagian Kota Wamena pada sore hari, 15 Mei 2026. Hanya beberapa saat setelah bentrokan antarwarga mereda, beredar sebuah rekaman suara yang membawa tuduhan berat bahwa konflik berdarah ini diduga merupakan perintah langsung dari Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo. Tujuannya disebutkan untuk mempercepat pembangunan Kantor Gubernur yang selama ini masih mandek.
Dalam rekaman berdurasi 3 menit 17 detik itu, seorang pria menyampaikan informasi yang ia klaim berasal dari seorang pejabat asal Kabupaten Tolikara. Tak hanya itu, ada pula rekaman lain berdurasi 3 menit 11 detik yang memperkuat tuduhan tersebut. Dalam cuplikan itu, pernyataan yang disampaikan semakin tajam.
“… Pa John Tabo mau bangun Kantor tapi orang larang terus itu yang ………….. Orang Lembah (Lembah Baliem Wamena) ini kita kasi usir semua di pinggir-pinggir baru kita bangun (Kantor Gubernur)………… ,” tegas suara dalam rekaman itu.
Tuduhan yang menyebar begitu cepat lewat rekaman itu membuat Gubernur John Tabo geram. Menilai hal ini sebagai fitnah berat yang bisa semakin memanaskan situasi yang sudah berdarah, ia tak tinggal diam. Hanya sehari setelah rekaman itu beredar, tepatnya pada 16 Mei 2026, John Tabo mendatangi Polres Jayawijaya untuk melaporkan hal tersebut secara resmi.
Dalam keterangannya, Gubernur John Tabo menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan merugikan dirinya sebagai kepala daerah.
“Saya ingin memberikan pelajaran hukum agar masyarakat tidak sembarang bicara di media sosial dan menuduh orang tanpa bukti. Apalagi saya dituduh memprovokasi situasi ini, padahal jelas persoalan awalnya adalah kecelakaan senggol mobil yang terjadi sejak tahun 2024,” ujarnya usai laporan polisi, sabtu 16 Mei.
Gubernur menjelaskan, konflik yang berawal dari insiden tabrakan kendaraan telah ditangani aparat sejak dua tahun lalu. Namun, ketegangan kembali muncul hingga menimbulkan korban jiwa. “Bagaimana mungkin saya dituduh memprovokasi? Saya justru mengambil langkah koordinasi dengan Kapolres, Dandim, dan tokoh masyarakat agar masalah ini bisa ditangani dengan baik,” tegasnya Gubernur Tabo.
Mari Rangkul Erat Wouma
Di bawah dinginnya udara Wamena, Distrik Wouma kini berdiri di persimpangan jalan yang rapuh. Akankah hukum positif dan ruang dialog mampu meredam amarah warga di posko pengungsian? Atau, akankah jengkal demi jengkal tanah subur dari muara hingga Logonowa itu benar-benar harus dikosongkan demi memberi ruang bagi busur dan anak panah? Jawabannya kini berada di tangan ketegasan aparat dan ketulusan para tokoh adat, sebelum segalanya terlambat. Mari Rangkul Erat Wouma (*).
Pewarta: Jurnalis Warga Noken Wamena*