Wamena, nokenwene.com – Pj. Gubernur Papua Pegunungan, Velix Vernando Wanggai mengatakan, untuk membangun kantor Gubernur di Distrik Walsei perlu ada keterbukaan oleh semua pihak, karena kantor tersebut merupakan kantor Publik yang bakal menjadi milik bersama.
Hal tersebut disampaikan Velix Wanggai, senin (27/04/2024) di Wamena usai sehari sebelumnya, minggu 26 mei, melakukan pertemuan dengan masyarakat yang kontra di Distrik Walesi. Wanggai mengatakan, pemerintah akan selalu terbuka untuk mendengar masukan dari berbagai pihak untuk bersama-sama menemukan jalan tengah dan keputusan bersama.
Gubernur mengatakan, kehadiran provinsi Papua Pegunungan adalah kebijakan Nasional yang perlu didukung berbagai pihak untuk melakukan layanan public. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan sebagai perpanjangan tangan pemerintah Pusat untuk layanan public harus memiliki sebuah kantor yang tentunya harus dibangun di atas sebuah tanah dan lahan.
“Sama halnya saat ini membangun honai besar Papua Pegunungan kita harus membangun sebuah kantor yang berada di tanah dan itu adalah tentu tugas dari kami pemerintah provinsi untuk menyiapkan hal itu” Ujar Wangga saat diwawancarai wartawan.
Dikatakan, pihaknya menginginkan, penempatan dan pembangunan Kantor Gubernur menjadi sebuah keputusan bersama, perlu adanya keterbukaan dalam membahas kepemilikan lahan, pelepasan lahan, penguasaan lahan setelah dibangun, hingga keterlibatan masyarakat dalam pembangunan itu sendiri.
“Kami ingin ini ada rasa terbuka, rasa ikhlas oleh semua pihak oleh masyarakat sehingga ini bukan hanya kepentingan pemerintah provinsi, kepentingan birokrasi tapi ini kepentingan untuk jangka panjang dan sekmen masyarakat yang lebih luas, karena jika kehadiran pemerintah ini berjalan lancer maka kami yakin kebijakan – kebijakan pembangunan bisa berjalan dengan baik” jelas Wanggai.
Untuk itu, Pemerintah akan tetap mempertimbangkan pandangan dari berbagai pihak tentang semua sekmen social, baik dari sisi filosofi tanah, sejarah tanah, aspek legalitas, aspek tata pemanfaatan kawasan ruang, tentang pengembangan ekonomi wilayah dan berbagai aspek lainnya.
“Di sini masih ada lahan-lahan yang perkebunan kami mempertimbangkan semua aspek itu, sehingga kami berharap ini menjadi sebuah keputusan bersama yang hari – hari ini kita pemerintah provinsi terus lakukan agar ini menjadi kebersamaan dalam kita memutuskan sesuatu kedepan” tutupnya.
Sementara itu, secara terpisah, Bonny Lanny, koordinator masyarakat yang menolak lokasi kantor Gubernur di Walesi mengatakan, pertemuan dengan Pj. Gubernur dilakukan secara tertutup di Distrik Walesi, minggu, 26 mei 2024, sore. Pada pertemuan ini sejumlah pihak menyampaikan alasan penolakan penempatan lokasi kantor Gubernur di Walesi.
“Kami memberikan kesempatan kepada semua orang – orang tua maupun adik – adik untuk menyampaikan isi hati masing – masing agar semua bisa bicara. Inti dari pembicaraan kami adalah kami dengan tegas menolak dan masih menolak pembangunan kantor Gubernur di lokasi tersebut” kata Bonny Lanny menyampaikan hasil pertemuan dengan Gubernur.
Dikatakan, penolakan itu didasari beberapa alasan, diantarahnya semua tahaoan tentang penempatan lokasi kantor Gubernur tidak melalui prosedur yang seharusnya, selain itu lahan di Walsi masih produktif sebagai lahan perkebunan warga setempat.
“Lahan dan lokasih tersebut adalah lokasihperkebunan rakyat aktif yang tidak bisa dialihfungsikan. Kami sampaikan juga bahwa kami sudah serahkan semua permasalahan ini ke kuasa hhkum jadi jika terjadi peletakan (batu pembangunan) kami akan menumpuh jalur hhkum yang berlaku di NKRI” urai Bonny Lanny tentang aspirasi yang disampaikan ke Gubernur.(*)
Pewarta: Jurnalis Warga Noken Wamena*
