Wamena, nokenewene.com – Aparat keamanan, khususnya kepolisian Polres Jayawijaya diminta harus tindak tegas siapapun yang melanggar aturan terutama ketika masyarakat membawa alat tajam di ruang public seperti yang terjadi di kota Wamena belakangan ini.
Penegasan itu disampaikan Yance Tenouyue, dari tim peduli demokrasi Jayawijaya, minggu (03/03/2024) di Wamena. Yance Tenouye mengatakan, tidak ada aturan pleno perolehan suara harus dihadiri oleh masa tapi cukup dihadiri para saksi Caleg dan Parpol.
“Ini menjadi tanggungjawab kita bersama, ini harus dihindari, jadi yang pertama para Caleg, Parpol atau yang berkepentingan itu cukup menhadirkan saksi saja, kalo memang masa pendukung datang itu tidak boleh bawa alat tajam” katanya.
Dikatakan, dinamika Pemilu yang terjadi di Jayawijaya mulai dari proses pencoblosan yang tidak berjalan normal hingga adanya PSU bahkan pleno di Jayawijaya yang terkesan lambat disebakan karena diduga adanya kepentingan kelompok atau partai tertentu yang bermain di belakang.
“Oleh karena itu kami sebagai tim peduli demokrasi berharap semua pihak ini bisa menahan diri, bole mencari dukungan ke rakyat untuk mendapat suara tetapi mengajak rakyat untuk mobilisasi, atau hal-hal anarkis itu tidak dibenarkan, apalagi bawa alat tajam, itu tidak boleh” katanya.
Untuk itu, kepada aparat kemanan Polres Jayawijaya, Yance Tenouye berharap agar bisa bertindak tegas terhadap Caleg atau Parpol tertentu yang mengarahkan masa sambil membawa alat tajam. Aparat juga harus bisa tegas untuk menyita berbagai alat tajam yang dibawa secara liar di dalam kota Wamena.
“Masyarakat masih bawa alat tajam, dan belum ada pembatasan dari Caleg atau aparat keamanan sampai hari ini, jadi kami dengan tegas menyampaikan ke para Caleg dan yang berkepentingan harus menahan diri sampaikan ke masyarakatnya tidak boleh bawa alat tajam, yang kedua aparat keamanan harus tegas, ketika masyarakat datang dengan alat tajam itu harus disita” tegasnya.
Selain itu, Yance Tenouye juga mengatakan, Papua Pegunungan sebagai provinsi yang baru dan Jayawijaya sebagai Ibukota harus menanamkan pondasi demokrasi yang baik dan memberikan teladan yang baik dalam demokrasi Pemilu.
“Apalagi besok ini kalo semua Kabupaten di Papua Pegunungan lakukan pleno tingkat Provinsi di Ibukota sini, inikan semua akan ada di Jayawijaya, ini provinsi baru yang harus harus kita ciptakan demokrasi yang benar” tutupnya(*).
Pewarta: Jurnalis Warga Noken Wamena*
