Wamena, nokenwene.com – Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan diminta untuk menghentikan seluruh tahapan pleno rekapitulasi perolehan dan perhitungan suara di tingkat distrik maupun Kabupaten yang hingga kini tidak ada progeres dan kemajuan.
Sebiknya tahapan itu dilakukan oleh komisioner baru yang saat ini tengah mengikuti tahap seleksi. Pernyataan itu disampaikan Yohanes Penius Lanny, salah seorang tokoh intelektual Jayawijaya. Pasalnya menurut dia proses pleno berlarut-larut akibat diduga ada yang bermain di belakangnya.
“Melihat perkembangan dan situasi terkini di Kabupaten Jayawijaya terkait pleno tingkat Distrik dan saat ini mulai lakukan pleno di tingkat Kabupaten, kami melihata da beberapa hal yang sangat mengganjal dimana suara di lapangan berbedah dengan suara rekapitulasi di tingkat Distrik maupun nanti di tingkat Kabupaten” katanya, minggu (03/03/2024)
Oleh karena itu, pihaknya sebagai intelektual Jayawijaya meminta agar KPU dan pihak terkait lainnya untuk segerah menghentikan seluruh tahapan rekapitulasi perolehan suara maupun Pleno di Kabupaten Jayawijaya agar dilanjutkan oleh komisioner KPU yang baru.
“Saya berharap kegiatan pleno dapat di undur atau dibatalkan dan dapat dilakukan oleh KPU terpilih yang baru yang saat ini sedang dalam proses seleksi atau penetapan penetapan 5 besar” kata Penius Lanny.
Sebab menurut Lanny, pihaknya menduga ada oknum PPD dan KPU ikut bermain dalam merubah perolehan suara di lapangan sehingga menyebabkan proses pleno perolehan suara di Jayawijaya terkesan lambat dan berbelit-belit.
“Saya melihat ada oknum – oknum yang bermain yaitu keterlibatan PPD maupun KPU (jadi) saya berharap ini bisa menjadi perhatian serius oleh pemerintah pusat ataupun KPU Provinsi agar tahapan pleno bisa dibatalkan” ujarnya.
Secara terpisah, Yance Tenouye dari tim peduli demokrasi mengatakan, dinamika Pemilu yang terjadi di Jayawijaya mulai dari proses pencoblosan yang tidak berjalan normal hingga adanya PSU bahkan pleno di Jayawijaya yang terkesan lambat disebakan karena diduga adanya kepentingan kelompok atau partai tertentu yang bermain di belakang.
“Oleh karena itu kami sebagai tim peduli demokrasi berharap semua pihak ini bisa menahan diri, bole mencari dukungan ke rakyat untuk mendapat suara tetapi mengajak rakyat untuk mobilisasi, atau hal-hal anarkis itu tidak dibenarkan, apalagi bawa alat tajam, itu tidak boleh” katanya.
Tenouye mengatakan, insiden saling serang antar warga pendukung yang terjadi di kantor DPRD Jayawijaya pada jumat (01/03/2024) mestinya tidak boleh terjadi lagi. Sehingga ia menyarankan para Caleg dan Parpol tidak lagi melibatkan masyarakat dalam pleno.
“Dalam Pleno itukan cukup saksi yang dihadirkan, tapi kalo melibatkan masyarakatkan ini bisa menimbulkan potensi konflik, konflik terjadi lalu ada masyarakat yang bawa alat tajam itu kita harus hindari. Jadi kami harap kedepannya proses pleno ini bisa berjalan sesuai tahapan dan jadwal” kata Yance Tenoye yang juga ikut andil dalam PSU di Kota Wamena itu. (*)
Pewarta: Jurnalis Warga Noken Wamena*