Wamena, nokenwene.com – Beberapa oknum pejabat pada pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan diduga terlibat langsung menjadi seorang pengusaha dan memiliki CV sehingga ikut berperan dalam lelang proyek, akibatnya pengusaha Orang Asli Papua (OAP) kerap sulit mendaptakan proyek dalam lelang.
Hal tersebut terungkap ketika sejumlah pengusaha OAP dari 8 Kabupaten di Papua Pegunungan melakukan aksi damai di Kantor Gubernur Papua Pegunungan di Wamena, rabu (06/12/2023). Aksi itu dilakukan untuk tagih janji Gubernur tentang pembagian lelang proyek untuk pengusaha OAP.
“Yang kontraktor di dalam ini orang-orang dinas punya benderah sudah masuk banyak, mereka ini sebenarnya ASN ka atau pengusaha, kebanyakan konraktor yang main ini ASN semua” Ungkap Jhon Matuan, koordinator aksi Pengusaha OAP.
Matuan mengatakan, akibat dari permainan para pejabat ASN, masyarakat OAP yang terjun ke dunia usaha di korbankan, aspirasi tentang pembagian paket proyek yang kerap disampaikan selalu diabaikan dan tidak pernah direalisasikan secara jujur.
“Aksi hari ini itu kita tuntutan dari 4 bulan lalu pas pekerjaan lelang itu kita tuntutan sampai hari ini kita tunggu janji di atas janji jadi kita bingung Provinsi Papua Pegunungan ini datangnya untuk siapa, untuk orang asli Papua atau bukan” katanya.
Kata dia, Kepala dinas di Papua Pegunungan ini didominasi Orang Asli Papua namun tidak berpihak ke pengusaha sesama OAP karena diduga kepala Dinas juga bertindak sebagai pengusaha dan memiliki CV lalu mengambil sejumlah proyek tanpa prosedur lelang dan hanya main tunjuk.
“Jadi kepala – kepala dinas termasuk kepala dinas PU dan beberapa kepala dinas, 22 kepala dinas itu main mata di luar itu berhenti. Satu lagi kita tidak mau dengar petunjuk – petunjuk, kita sudah tahu orang yang main tunjuk ini siapa kita sudah tahu” ujar Matuan.
“Kepala-kepala Dinas ini kebanyakan orang kita (OAP) tapi mereka putar balik kita banyak, lebih bagus kita punya teman pendatang, mereka bisa dengar kita, kita pu hati” katanya lagi.
Di tempat yang sama, ketua Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP), Musa Haluk juga mengatakan kepala Dinas yang dirikan CV dan ikut bermain proyek sebaiknya hentikan kegiatan tersebut dan beri kesempatan kepada pengusaha OAP.
“Kepala – kepala dinas yang itu notabenenya dia kepala dinas tapi punya CV dan lain-lain itu stop. Mereka tidak puas dengan apa yang hak mereka dapat, jadi kami minta mereka lagi punya CV itu mereka stop” Tegas Musa Haluk.(*).
Pewarta: Jurnalis Warga Noken Wamena*
