Semarang, nokenwene.com – Mahasiswa Papua yang tergabung dalam Petisi Rakyat Papua (PRP) Wilayah Jawah Tengah (Jateng) menggelar unjuk rasa dalam Aksi Nasional yang berlangsung di Jalan Kelud taman Sampangan Semarang Jawa tengah pada Jumat, (03/06/22). sebagai bentuk penolakan DOB.
Sekretaris Jendral (Sekjen) Aliansi Mahasiawa Papua ( AMP) Elvin Yare menjelaskan, aksi yang dilakukan oleh Mahasiswa papua adalah sebagai bentuk penolakan Daerah Otonomi Baru (DOB). Sebab menurutnya, pencanangan Otsus jilid dua dan Pemekaran DOB merupakan keputusan sepihak Kementrian Dalam Negeri bersama elit-elit politik lokal di Papua. Sehingga seluruh mahasiswa Papua di Semarang dengan tegas menolak Otsus jilid dua dan pemekaran DOB.
“ Kami mahasiswa papua yang tergabung dalam PRP Jawa Tengah Semarang menolak dengan tegas Otsus jilid dua dan pemekaran DOB di papua dan papua barat,” tegas Yare.
Yare mengatakan, keputusan sepihak tersebut dimanfaatkan oleh pejabat-pejabat politik praktis, menggunakan panggung politik untuk mencari perhatian Jakarta, agar mendapat bagian dalam pembagian kekuasaan setelah pemekaran.
“ Dampak dari Pemekaran dan Otsus menjadi lahan baru bagi Militer Indonesia, untuk menjaga kepentingan eksploitasi sumber daya alam. Membuka lahan bisnis menengah untuk pemodal besar , bisnis minuman keras, judi dan prostitusi jadi kami tegaskan kepada para politik lokal di papua stop menggunakan panggung politik untuk perutmu sendiri,” tegasnya lagi.
Aksi tersebut berjalan lancar dan aman, tidak terjadi tindakan represif maupun intimidasi dari aparat kepolisian sampai masa aksi mahasiswa membubarkan diri usai membaca pernyataan sikap PRP penolakan atas Otsus dan DOB.
Pernyataan Sikap :
Cabut Otonomi Khusus Jilid II,dalam kebijakan UU Nomor 2 Tahun 2021.
HENTIKAN 3 rancangan Undang-undang pemekaran di tanah Papua.
Hentikan rencana Pemekaran Provinsi di Tanah Papua Selatan yang merupakan politik pendudukan dan politik pecah belah di Papua.
Tarik Militer Organik dan Non-organik dari seluruh Tanah Papua.
TOLAK pembagunan POLRES DAN KODIM di Kab. Dogiyai.
Berikan akses Internasional,Jurnalis Independen untuk datang ke Papua dan menginvestigasi segala bentuk kejahatan kemanusian di Tanah Papua.
Meminta akses Palang Merah Internasioanl, untuk memberikan akses pelayanan Kesehatan terhadap 67 ribu pengungsi, di Kabupaten Nduga, Intan Jaya, Puncak Papua,Pengunungan Bintang, Maybrat dan Yahukimo.
Elit Politik Papua STOP mengatasnamakan rakyat Papua mendorong pemekaran demi memperpanjang kekuasaan dan menjadi alat penindas bagi rakyat Papua.
Bebaskan Victor Yeimo dan seluruh tahanan politik di Tanah Papua TANPA SYARAT.
Hentikan Kriminalisasi Aktivis di Indonesia dan Papua.
Segera hentikan rencana pembangunan bandara udara antariksa di Biak.
Pemerintah Indonesia segera membuka akses bagi komonitas Internasional untuk datang ke Papua: Komisi Tinggi HAM PBB, Pelapor khusus tentang Pengungsi, Anggota Kongres,Jurnalis – Akademisi Internasional, LSM Internasional.
Mendesak komunitas Internasional, UN Eropa, ASEAN, China, International Money Fund (IMF) World Bank, untuk menghentikan bantuan dana kepada pemerintah Indonesia, karena selama 59 tahun telah terbukti gagal membangun Papua, yang berdampak pada genosida, etnosida, dan terhadap Bangsa Papua.
Tutup semua perusahhaan asing di seleruh Tanah Papua: Freeport, LNG Tangguh, MIFEE, Blok Wabu.
Kami Bangsa Papua bersama Saudara Haris Azhar dan Fathia: Hentikan kriminalisasi hukum,teror dan intimidasi terhadap pembela HAM Bangsa Papua di Indonesia.
Mendukung perjuangan rakyat di Wadas di Purworjo, Jawa Tengah tentang penolakan tambang proyek bendungan bener.
Hentikan uji coba nuklir di Pasifik yang dilakukan oleh Prancis, Amerika, New Zealand dan Australia
Tolak KTT G-20 di Indonesia
Hak Penentuan Nasib Sendiri sebagai solusi demokratis bagi Rakyat Bangsa Papua.
Pewarta: Misela Tabuni / JW Sagu Yahukimo
Discussion about this post