Wamena, nokenwene.com – Masyarakat Papua Wilayah Lapago di Wamena gelar aksi penolakan rencana pemekaran daerah otonom baru (DOB) Papua. Aksi dilakukan bertepatan kunjungan ketua komisi II DPR – RI di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, minggu 06/03/2022.
Meski ratusan masa aksi tidak sempat bertemu rombongan Komisi II DPR-RI, aspirasi penolakan itu disampaikan di halaman kantor DPRD Jayawijaya dan diterima oleh ketua DPR Jayawijaya, Matias Tabuni dan Wakil Bupati, Martin Yogobi.
“Melihat fenomena elit politik Jakarta dan elit politik Papua mewacanakan pemekaran daerah otonomi baru DOB yang cenderung didorong oleh elit lokal demi kepentingan politik segelintir elit politik Papua tanpa mempertimbangkan aspirasi rakyat Papua secara keseluruhan” Ungkap Dano Tabuni dalam pernyataan sikap penolakan DOB.
Dikatakan, rakyat Papua menilai pemekaran wilayah di Papua lebih bertujuan untuk menghancurkan eksistensi kehidupan orang Papua dan memecah belah sesama orang Papua karena perbedaan pandangan dan keberagaman yang ada di Papua.
Dano juga menilai pemekaran merupakan mesin pemusnahan yang ampuh bagi orang asli Papua. “Karena akan diikuti dengan pos-pos militer TNI/POLRI dalam satuan POLDA/PANGDAM dan strukturalnya. Sebab faktanya TNI/POLRI merupakan aktor utama yang menciptakan kekerasan terhadap orang asli Papua” Ungkapnya, tegas..
“Kami memandang pemekaran adalah suatu proyek Jakarta untuk invasi militer dalam jumlah yang besar ke Papua dengan tujuan bagaimana menghabiskan orang asli Papua”.
Selain itu, masa aksi juga menilai jumlah orang asli Papua sangat minim dan SDM orang Papua juga belum siap untuk menerima pemekaran tersebut. Ini adalah tindakan arogansi Jakarta untuk menguasai tanah Papua yang luas untuk eksploitasi SDA Papua.
“Tindakan arogansi negara akan selalu membawah dampak buruk bagi rakyat pribumi Papua, maka dengan ini kami sebagai patriotism bangsa dan rakyat seluruh lapisan komponen rakyat Papua untuk melakukan aksi protes menyatakan sikap penolakan pemekaran daerah otonomi baru (DOB), di wilayah Papua dan Papua Barat” Tegasnya.
Sementara itu, ketua DPRD Jayawijaya, Matias Tabuni dihadapan masa aksi mengatakan, kunjungan ketua Komisi II DPR-RI ke Wamena rupanya bukan dalam rangka menyerap aspirasi rakyat tentang pemekaran akan tetapi kunjungan partai Golkar untuk tujuan internal partai.
“Kalao kunjungan resmi sebagai DPR-RI, harusnya kita pemerintah daerah juga dilibatkan dalam setiap kegiatan yang akan dilakukan di Wamena tapi ini tidak dilakukan, mereka datang atas nama partai saja, kita semua juga ditipu, padahal undangannya untuk pemekaran” Kata Matias Tabuni.
Matas mengatakan, DPR Jayawijaya tidak diberikan undangan resmi untuk menghadiri kegiatan kunjungan tersebut.
“Saya dengan teman-teman kita juga tidak dapat undangan juga, surat resmi tidak masuk juga di lembaga ini. Tapi adik-adik (pendemo) datang ke seini sangat benar (di sini tempatnya untuk aspirasi), jadi apapun harus disampaikan di sini” ujarnya.
“Jadi kita bisa lihat bahwa pemerintah daerah tidak ada siapkan tempat pertemuan dengan anggota DPR-RI Komisi II ini tidak ada. kita tidak siapkan karena itu mereka punya kegiatan mungkin jalur Golkar ka?” katanya, tanya.
Jika benar ada pembahasan rencana Pemekaran DOB Pegunungan Tengah Papua, harusnya itu dibicarakan dengan pemda dan DPRD Jayawijaya sebagai pemilik wilayah yang akan dimekarkan.
“Tapi kita juga tidak tahu, jadi ini kita anggap kegiatan golkar itu. Ya kita ini tuan rumah yang mau dimekarkan itu provinsi pegunungan tengah harusnya bicara di sini” Ungkap Tabuni.
Wakil Bupati Jayawijaya, Marthin Yogobi mengatakan, kunjungan ketua Komoisi II DPR-RI di Wamena dalam rangka konsolidasi partai sehingga pihaknya tidak bisa terlibat dalam kegiatan tersebut.
Akan tetapi sebagai Wakil Bupati, pihaknya akan menyampaikan aspirasi penolakan DOB yang disampaikan kepada ketua Komisi II DPR – RI karena yang bersangkutan juga sekaligus membidangi pemekaran DOB.
“Pemerintah daerah tidak terlibat langsung dengan kegiatan Golkar hari ini, tapi aspirasi ini saya akan terima dan serahkan sesuai permintaan karena Komisi II juga membidangi pemekaran daerah otonom baru (DOB)” ungkap Wakil Bupati Jayawijaya, yang kemudian menerima aspirasi tertulis penolakan pemekaran DOB Papua.
Pewarta: Jurnalis Warga Noken Wamena
