Wamena, nokenwene.com – Ketua tim penolakan pembangunan kantor pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan di wilayah adat Walesi dan Woumaw, Bonny Lanny menegaskan, masalah lokasi penempatan kantor gubernur di Walesi Kabupaten Jayawijaya masih mentah.
“Jadi saya mau sampaikan kepada kita semua bahwa masalah ini (Lokasi pembangunan kantor Gubernur Papua Pegunungan) masih mentah” Tegas Bonny Lanny di Wamena, kamis (03/01/2023). Selama ini Bonny beralasan lahan tersebut masih merupakan lahan produktif masyarakat Wouma maupun Walesi untuk berkebun.
Penegasan itu disampaikan Bonny karena menurutnya, pemerintah belum melakukan mediasi dengan pihak yang melakukan penolakan lokasi tersebut namun aktivitas pembangunan pembongkaran jalan di lokasi dilakukan secara diam-diam.
“Saat ini kami belum ketemu (mediasi) tapi pekerjaannya mulai jalan diam-diam, mulai dari pembagian uang ke masyarakat yang pro di Wouma maupun di Walesi semuanya jalan sembunyi-sembunyi dan alat-alat berat sudah dimasukan ke lokasi dan trek-trek sudah jalan timbun batu, ini ada apa, padahal rekomendasi Komans HAM belum dilaksanakan” katanya.
Bonny menegaskan, jika pemerintah terus memaksakan kehendak untuk melakukan pembangunan pihaknya akan menempuh jalur hukum untuk melakukan gugatan.”masalah ini kami akan gugat, kami akan palang di lokasi. Saat ini kami tunggu rekomendasi dari Komnas HAM, penasehat hokum dari Komnas HAM akan tiba di Wamena dan kami akan lakukan penggugatan” tegasnya.
Oleh karena itu, pihaknya memintah agar Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan segerah melakukan mediasi tentang polemic prokontra lokasi kantor gubernur tersebut. “Harapan saya kepada Pemprov Papua Pegunungan, kepada Pj. Gubernur kalo bisa segerah mediasi” harap Bonny.
Menurutnya, jika mediasi itu tidak dilakukan, pihaknya akan menempuh jalur hukum”tapi kalo memang tidak mau respon kami, kami akan palang di lapangan dan kami akan tempuh jalur hukum dan kita akan buktikan bahwa lokasi itu sebenarnya milik siapa” tegas Bonny Lanny.(*)
Pewarta: Jurnalis Warga Noken Wamena*