Wamena, nokenwene.com – Tenaga honorer di kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan mulai didominasi oleh orang non asli Papua (Non OAP). Padahal operasional kantor pemerintahan itu baru dijalankan selama 7 bulan setelah DOB Papua pegunungan disahkan bersama 3 DOB Lainnya di Papua.
Akibatnya, masyarakat Papua di Wamena mulai memberikan respon atas kondisi tersebut. “Yang saya ada lihat beberapa SKPD yang ambil honorer ini bukan anak Wamena bukan (OAP) dari delapan Kabupaten tapi saya lihat ini pendatang semua, memang di sini orang Wamena tidak ada ka” Ungkap Salmon Kossay, tokoh pemuda Wamena, kamis (11/05/2023).
Salmon Kossay, menyebut warga non Papua sedang mendominasi kantor Gubernur Papua Pegunungan. Kossay bahkan menyebut salah satu suku di luar Papua yang mendominasi tenaga honorer di kantor itu. “Saya lihat semua pendatang, memang di sini orang Papua tidak ada ka” Tegas Kossay
Padahal pemerintah beralasan mensejahterahkan orang asli Papua lalu memaksakan kehendak untuk menghadirkan Daerah Otonom Baru (DOB) Papua Pegunungan.
“Empat DOB dihadirkan ini untuk merekrut orang asli Papua, untuk apa DOB ini hadir kalo begini. Barang ini datang untuk kami jadi tolong libatkan kami anak-anak asli Papua, ini lapangan kerja kami” Katanya.
Oleh karena itu, Ia mendesak Pj. Gubernur Papua Pegunungan, Nikolas Kondomo bersama jajarannya agar bisa meninjau kembali proses perekrutan honorer di kantor Gubernur.
“Jadi Pak Gubernur tolong lihat, panggil semua SKPD dan tanyakan honorer ini, periksa semua karna di situ kepentingan bermain semua bawa keluarga semua masuk, ini tidak benar, barang ini datang untuk kami, ini lapangan kerja kami” katanya.
“Jadi pak Gubernur tanyakan mereka ini, kalo tidak saya sendiri akan pimpin demo kantor Gubernur sini, ini tanya apaka di sini ada orang Yalimo, Tolikara Lanny Jaya, Yahukimo, tidak ada sama sekali, pendatang semua” Katanya lagi.
Ditempat yang sama, Unas Gini menyebutkan DOB dipaksakan hadir di Papua dengan dalil mensejahterahkan orang Papua, tapi kenyataannya baru 7 bulan hadir, kantor Gubernur sudah dikuasai orang Non Papua.
“Tuju bulan saja kantor ini sudah dikuasasi oleh teman-teman dari luar, tidak mengutamakan kita orang Papua” Kata Unas Ginia.
Unas mengatakan, pihaknya sudah mengamati kondisi pegawai honorer di kantor gubernur, bahkan mengikuti apel di kantor tersebut dan faktanya memang hampir semua pegawai honorer adalah warga migran atau non Papua.
“Saya mau lihat sebenarnya, saya sudah dalami semua di kantor ini, Satu kali saya ikut apel di sini, semua orang pendatang, yang hitam putuih (Pakaian pegawai honorer) itu semua orang pendatang” kata Unas.
Meskipun Wamendagri sempat sampaikan bahwa penerimaan ASN akan utamakan OAP tapi buktinya, masih awal-awal pemerintahan berjalan saja sudah dikuasai non Papua.
“Kalo besok penerimaan CPNS itu akan diutamakan honorer ini, otomatis kita tidak akan diterima, nanti kami akan kemana begitu” Ungkap Ginia.
Atas realita tersebut Unas Ginia mengatakan pihaknya bersama masyarakat Papua lainnya akan melakukan aksi damai di Kantor Gubernur Papua Pegunungan untuk mendesak pemerintah meninjau kembali prosedur penerimaan honorer kantor Gubernur.
“Hari senin itu kami pemuda semua akan turun (demo damai), kita mau lihat apakah orang Papua atau pendatang. Jadi kami minta pak Gubernur juga tolong perhatikan bagian ini”Tegasnya.(*)
Pewarta: Jurnalis Warga Noken*