Wamena, nokenwene.com – Panitia penyambutan rencana kunjungan Dewan Keamanan (DK) Hak Asasi Manusia (HAM) PBB ke Papua untuk wilayah adat Lapago resmi di deklarasikan di Wamena, senin (14/03/2022), dihadiri ribuan rakyat Papua. Deklarasi dilakukan itu setelah sebelumnya sabtu 12 maret dilakukan pemilihan kepanitiaan tersebut.
“Secara resmi, Panitia penyambutan dewan HAM PBB ke West Papua telah dideklarasikan dan kami Pemerintahan Sementara, Negara West Papua siap bertanggung jawab penuh”, tegas Bazoka Logo, selaku Mentri Departemen Politik, pada Pemerintahan Sementara Negara West Papua.
Bazoka Logo, juga menjelaskan terkait proses dan mekanisme diplomasi politik telah, sedang dan akan terus dilakukan melalui komando Pemerintahan sementara, Negara West Papua (ULMWP) yang dipimpin oleh Hon. Beny Wenda.
Ditempat yang sama, Iche Murib, selaku Mentri Perempuan dan Anak pada Pemerintahan sementara, Negara West Papua (ULMWP) saat membacakan sambutan tertulis Hon. Beny Wenda, Presiden Sementara, mengatakan Syukur Bagimu Tuhan Yang Menciptakan pulau dan tanah yang kita tinggal, hidup dan berjuang.
“Atas Nama Allah, Moyang, dan Tulang belulang Bangsa Papua, Bersama Segenap Komponen Makhluk Hidup, Sebagai Sebuah Bangsa Papua Ras Melanesia, yang Mendiami Pulau New Guinea Bagian Barat Tentu Memiliki Sejarah Hidup Dari Peradaban Ke Peradaban” Kata Ice.
Iche mengatakan Bangsa papua Terus Berjuang melalui ULMWP Hingga di Tahun 2018 Pertemuan Pasifik Island Forum (PIF), yang terdiri dari 18 negara mengadopsi resolusi tentang perjuangan Bangsa Papua.
“Demikian Juga di Tahun 2019, Pada Pertemuan Asia Caribian Pasifik (ACP), Pada 2019 Di Newrobbi Afrika Juga Mengadopsi Resolusi untuk West Papua Dan 84 Negara Anggota PBB, Uni Eropa, Belanda dan Inggris Yang Terus Mendesak kepada Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB Untuk Berkunjung Ke West Papua, Guna Melakukan Investigasi Pelanggaran Ham Selama 60 Tahun Oleh Negara Indonesia”, tegas Iche .
Lanjutnya, Bangsa Papua memiliki memori passionis atau trauma panjang akibat dari kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh negara Indonesia di seluruh tanah Papua yang harus diselesaikan dengan mekanisme hukum Internasional
“Agar persoalan sejarah politik, kolonialisme, rasisme, militerisme, kapitalisme, imperialism dan diskriminasi bisa dapat diselesaikan dengan adil dan bermartabat sesuai dengan mekanisme hukum Internasional” Ujarnya Tegas..
Ditambahkan, pemerintah sementara ULMWP melakukan upaya-upaya strategis agar menjawab harapan dari cita-cita rakyat Bangsa Papua untuk bebas dan merdeka. Pemerintah Sementara ULMWP Eksekutif, Wilayah dan rakyat Papua menyambut baik resolusi PIF, ACP, Uni Eropa, Belanda dan Inggris serta siap menyambut kunjungan Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB Ke West Papua.
“Akhirnya Pemerintah Sementara ULMWP meyampaikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada rakyat Papua, tim yang bekerja keras dalam sosialisasi, konsolidasi, dan mobilisasi untuk pembentukan panitia, pengukuhan serta terlaksananya deklarasi hari ini 14 maret 2022 di Wilayah Lapago” Ucapnya
Adapun susunan kepanitiaan yang telah dibentuk dan di deklarasikan terbuka di halaman Kantor ULMWP Papua di Wamena itu adalah, ketua umum, Steven Serogo Walela, ketua satu; Tomas Togotly, ketua dua; Beny Siep, Sekretaris umum; Dano Anes Tabuni, sekretaris satu; Londi Albert Tabuni, Bendahara ; Samuel Wenda, bendahara satu, Mrs Netha Wenda serta dilengkapi dengan sejumlah bidang yang diperluhkan.
Pewarta: Jurnalis Warga Noken