Wamena, nokenwene.com – Ketua Himpunan Mahasiswa Jayawijaya kota studi Jayapura, Elius Wenda mengatakan sekitar 847 mahasiswa studi akhir asal Kabupaten Jayawijaya belum menerima dana beasiswa dengan berbagai alasan tidak jelas.
“persoalan masih panjang belum bisa diselesaikan karena pengurus akan mencocokkan data kembali dengan penetapan anggaran dan keuangan, kami akan menyertakan data mahasiswa,” ujarnya, di Wamena, Jumat (17/1/2020), pertemuan mediasi dengan pemda dan DPRD Jayawijaya
Dikatakannya Pemda Jayawijaya mengklaim dana itu sudah terealisasi malalui rekening, namun ketika dilakukan pengecekan ulang ternyata persyaratannya belum diproses dan data yang dimasukkan masih tertahan.
“Kita akan cocokan apa sudah cocok dengan data mahasiswa dan sudah terealisasi atau belum. Apabila memang ada ketidakberesan mahasiswa siap dorong persoalannya ke BPK maupun KPK, dan Kejati,” katanya.
Aspirasi mahasiswa itu, semulah hendak disampaikan melalui aksi demo damai ke pemda, akan tetapi dari mediasi yang diakukan antara pihak kepolisian dan mahasiwa, akhirnya dilakukan dalam bentuk pertemuan media antara Pemda, mahasiswa dan DPR
“setelah kami selidiki data (penerima beasiswa) yang kami kirim dari Jayapura, ternyata data tersebut masih tersimpan di keuangan, itu yang kemarin kami sedikit marah, skhirnys teman-teman komitmen untuk hari ini turun jalan (aksi). Artinya palang perwakilan Jayawijaya di Sentani’ Ujar Yops Itlay, pengurus mahasiswa lainnya.
Pelaksana tugas Sekda Jayawijaya, Tinggal Wusono yang menerima perwakilan mahasiswa menyebut hal yang ditanyakan mahasiswa adalah proses penyaluran bantuan studi akhir 2018 dan 2019, dimana apa yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sudah disampaikan.
“Kami tetap membuka diri, meski memang ada beberapa data yang perlu kami validasi ulang sehingga nanti harapan kami tidak terjadi masalah,” kata Tinggal Wusono.
Begitu data yang ada telah diterima, kata Tinggal, secepatnya akan diverifikasi dan divalidasi sehingga pemda bisa menindaklanjuti dalam waktu cepat.
“Dana 2018 yang pemerintah alokasikan kurang lebih Rp 6 miliar, dan untuk 2019 dengan adanya pengurangan dana otsus maka alokasinya hanya Rp 4,5 miliar. Hal ini juga perlu melihat kembali keaktifan mahasiswa, masalah di lapangan seperti apa, sehingga kadang proses itu tidak secepat seperti yang mereka inginkan,” katanya.
Pewarta: Onoy / JW Noken