Wamena, nokenwene.com – Majelis Daerah (MD) Gereja Pentakosta di Indonesia (GPdI) Provinsi Papua Pegunungan secara resmi membuka Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) pada Kamis (27/08/26) sore di Gedung Ibadah GPdI Elshadday, Wamena. Acara yang berlangsung selama dua hari — 27 hingga 28 Agustus 2026 ini dihadiri oleh para pendeta dan pengurus GPdI dari delapan kabupaten se-Provinsi Papua Pegunungan, menjadi momentum penting untuk konsolidasi internal dan penyelarasan langkah pelayanan ke depan.
Pembukaan Mukerda dilakukan oleh Asisten III Sekretariat Daerah (Setda) Papua Pegunungan, Dr. Lukas W. Kossay, yang mewakili Gubernur Papua Pegunungan. Dengan mengusung tema “Bersehati Membangun Pelayanan yang Berbuah di Papua Pegunungan”, musyawarah ini bukan sekadar agenda rutin organisasi, melainkan ruang evaluasi mendalam sekaligus penentu arah pelayanan gereja di wilayah yang masih berusia muda sebagai provinsi baru.
Bersehati: Kunci Persatuan dan Pembangunan
Dalam sambutan tertulis Gubernur yang disampaikan, Dr. Lukas W. Kossay menegaskan bahwa Mukerda ini harus menjadi titik tolak penyempurnaan pelayanan, bukan sekadar seremonial organisasi. Ia menekankan bahwa tema yang diangkat sangat relevan dengan realitas pembangunan di Papua Pegunungan.
“Kata ‘Bersehati’ sangat penting, karena dalam membangun Papua Pegunungan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah membutuhkan gereja, gereja membutuhkan umat dan masyarakat, dan masyarakat membutuhkan semua pihak untuk berjalan bersama,” ujar Kossay.
Ia mengajak seluruh peserta untuk memaknai perbedaan latar belakang, pandangan, dan cara pandang bukan sebagai pemisah, melainkan kekayaan yang memperkuat kerja bersama. “Kita berbeda organisasi, berbeda latar belakang, bahkan berbeda cara melihat suatu persoalan, tapi jangan sampai perbedaan itu membuat kita kehilangan persaudaraan. Papua Pegunungan membutuhkan kedamaian, persatuan, dan orang-orang yang mau bekerja dengan tulus,” tambahnya.
Lebih jauh, Kossay menekankan peran strategis gereja di tengah masyarakat: “Gereja harus menjadi tempat untuk menghadirkan pengharapan dan kesejukan bagi masyarakat.” Tambahnya.
Evaluasi Transisi dan Persiapan Kepengurusan Definitif
Ketua II Majelis Daerah GPdI Papua Pegunungan, Pdt. Alexander Mauri, menjelaskan bahwa kepengurusan yang ada saat ini masih bersifat sementara atau koordinator wilayah, sejak GPdI Papua Pegunungan memisahkan diri dari provinsi induk Papua empat tahun lalu.
Dengan sisa masa bakti sekitar sembilan bulan lagi, Mukerda ini menjadi momen pertanggungjawaban sekaligus landasan penyusunan langkah menuju kepengurusan definitif. “Kepengurusan MD saat ini bersifat sementara, sehingga tugas kami adalah mempersiapkan segala sesuatunya untuk terbentuknya kepengurusan Majelis Daerah yang definitif,” jelas Mauri.
Berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD–ART) GPdI, pemilihan kepengurusan definitif akan dilakukan dalam Musyawarah Daerah (Musda) yang direncanakan pada tahun 2027. Oleh karena itu, Mukerda tahun 2026 ini menjadi wadah untuk menetapkan ketentuan, kriteria, serta persiapan teknis Musda tersebut.
“GPdI telah berjalan empat tahun sejak pemisahan dari provinsi induk, dan tinggal sembilan bulan lagi masa transisi ini berakhir. Kami akan mempertanggungjawabkan dan memaparkan semua yang telah dikerjakan kepada pimpinan GPdI Majelis Pusat,” tegasnya.
Tiga Fokus Komisi: Administrasi, Organisasi, dan Pelayanan
Ketua Panitia Mukerda, Yakobus Wuka, S.Sos., menguraikan bahwa selama dua hari kegiatan, peserta akan dibagi ke dalam tiga komisi utama untuk mendalami berbagai aspek penguatan organisasi dan pelayanan:
- Komisi Administrasi dan Keuangan — membahas tata kelola administrasi, pengelolaan keuangan, dan transparansi.
- Komisi Manajemen Organisasi — menyusun struktur organisasi, mekanisme kerja, dan penyempurnaan kelembagaan.
- Komisi Pelayanan dan Misi — merancang strategi perluasan pelayanan, jangkauan misi, dan dampak sosial gereja di tengah masyarakat.
“Musyawarah ini selain untuk mengevaluasi dan membahas program kerja, juga dimaksudkan untuk memperkuat konsolidasi organisasi, tata kelola administrasi, dan perluasan pelayanan GPdI,” kata Yakobus Wuka.
Seluruh rangkaian kegiatan dibuka dengan ibadah yang dipimpin langsung oleh Koordinator GPdI Papua Pegunungan, Pdt. Stevanus Kafiar, menegaskan bahwa setiap langkah dan keputusan dalam musyawarah ini bermula dari doa dan pengharapan kepada Tuhan.
Penutup, Memperkuat Pelayanan
Mukerda GPdI Papua Pegunungan 2026 bukan hanya urusan internal gereja. Tema “Bersehati” dan komitmen untuk memperkuat pelayanan yang berbuah mencerminkan harapan yang lebih luas: bahwa gereja, pemerintah, dan masyarakat harus berjalan bahu-membahu — saling menguatkan, saling membutuhkan — demi kemajuan, kedamaian, dan kesejahteraan bersama di tanah Papua Pegunungan yang baru tumbuh dan berkembang. Semua pihak dipanggil untuk tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi pelaku pembangunan yang tulus dan bersatu hati.