Wamena, nokenwene.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua Pegunungan meminta pemerintah, dalam hal ini Wamendagri Ribka Haluk, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo, Bupati Jayawijaya Athenius Murib, Bupati Lanny Jaya Aletinus Yigibalom, serta Bupati Yahukimo untuk segera duduk bersama menyelesaikan berbagai persoalan pasca konflik antar kelompok warga yang terjadi di Kota Wamena.
Desakan tersebut disampaikan menyusul situasi keamanan dan kehidupan masyarakat yang dinilai belum sepenuhnya pulih setelah konflik yang melibatkan warga dari wilayah Kurima dan Lanny Jaya pada bulan mei 2026 di kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya.
Ketua DPRD Papua Pegunungan, Yos Elopere, mengapresiasi langkah pemerintah yang telah memfasilitasi prosesi adat patah panah sebagai upaya perdamaian. Namun, menurutnya, penyelesaian konflik tidak cukup berhenti pada prosesi tersebut.
“Prosesi adat sudah dilaksanakan dan kami mengapresiasi langkah Ibu Wamendagri, Gubernur, serta para bupati yang telah memediasi perdamaian. Namun hingga saat ini masyarakat masih merasa belum nyaman. Kehidupan sosial dan ekonomi belum kembali normal sehingga pemerintah perlu memberikan perhatian yang lebih serius,” katanya di Wamena, Selasa (07/07/2026).
Yos Elopere menilai pemerintah perlu untuk segera melakukan rekonsiliasi lanjutan serta menangani dampak konflik, termasuk kerusakan rumah warga yang terbakar dan pemulihan kondisi masyarakat agar konflik serupa tidak terjadi lagi dikemudian hari.
Ia juga meminta Wakil Menteri Dalam Negeri segera mengundang Gubernur Papua Pegunungan bersama Bupati Jayawijaya, Bupati Lanny Jaya, dan Bupati Yahukimo untuk menyusun langkah bersama dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
Sementara itu, Ketua II DPRD Papua Pegunungan, Terius Yigibalom, mengatakan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten harus segera memberikan perhatian kepada masyarakat yang terdampak konflik.
Menurutnya, warga yang kehilangan rumah maupun harta benda membutuhkan bantuan kebutuhan dasar, seperti makanan, tempat tinggal sementara, hingga pendampingan agar tidak mengalami trauma berkepanjangan.
“Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten perlu membagi peran secara jelas. Provinsi membantu apa, kabupaten membantu apa, sehingga penanganan terhadap masyarakat terdampak dapat berjalan efektif dan tidak tumpang tindih,” katanya.
Ia juga mengajak seluruh tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk ikut menjaga situasi keamanan serta mendukung proses rekonsiliasi agar kehidupan masyarakat dapat kembali normal.
“Persoalan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Seluruh elemen masyarakat harus bersama-sama menjaga perdamaian dan mencegah konflik kembali terjadi, sehingga Wamena sebagai ibu kota Provinsi Papua Pegunungan tetap aman dan kondusif,” Tutupnya. (*).
Pewarta: Jurnalis Warga Noken Wamena*