Wamena, nokenwene.com – Ribuan masa aksi dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB) se wilayah adat Lapago memenuhi halaman Kantor DPRP Papua Pegunungan di Wamena, Sabtu (15/08/26). Lebih dari 3 jam, mereka sampaikan orasi politik secara damai hingga selesai.
Pada pukul 11.00 WP, massa dari berbagai titik padati halaman Kantor DPRP Papua Pegunungan, lalu secara bergantian menyampaikan orasi politik hingga membubarkan diri pada pukul 14.30. Kapolres Jayawijaya AKBP Anak Agung Made Satriya Bimantara terlihat ikut memantau situasi di lapangan.
Selain isu utama tentang perjanjian New York 15 Agustus 1962, massa aksi juga menyerukan penghentian Program Strategis Nasional di Papua, penghentian pasukan militer secara berlebihan di Papua, hingga nasib ratusan ribu pengungsi di atas tanah Papua.
“Kita ini sudah merdeka tapi indonesia mati-matian pertahankan karena perut Indonesia ada di atas tanah ini, tanah Papua” Kata seorang Perempuan dalam orasinya.
“Kontrak politik yang dilakukan pada tahun 1962 (New York Agreement) adalah ilegal, hari ini kami perlu menyampaikan kepada bapak- bapak DPR bahwa kontrak yang dilakukan adalah ilegal. Irian Barat (Papua) 1962 di masukan ke dalam bingkai NKRI atas kepentingan imperialis Amerika dan Belanda” Ucap Operator Lain.
Agus Kossay Ketum KNPB mengatakan, dalam oranyisa mempertanyakan sikap diam yang ditunjukan para pejabat DPRD, Bupati/Walikota, hingga MRP se tanah papua bahkan Gubernur 6 provinsi yang bersikap diam atas berbagai persoalan kemanusaiaan di tanah Papua.
“Suara rakyat Papua yang datang hari ini, yang ada di rumah dan yang akan lahir, bagaimana sebagai lembaga rakyat Papua, MRP, DPRP, Gubernur, Bupati se Papua seharusnya menyikapi situasi kemanusiaan secara menyeluruh. Tidak hanya di Papua Pegunungan tapi 6 provinsi di Papua itu adalah proyek dari negara untuk memusnahkan orang Papua di atas tanah ini” Ujarnya.
Kossay mengatakan, akibat konflik tak berkesudahan, bukan hanya orang Papua yang mati, tapi juga orang non Papua. Orang Papua jadi sasaran dari TNI/Polri sementara orang non Papua menjadi sasaran dari TPNPB di tanah Papua .
“Bagaimana persoalan – persoalan ini kita harus dudukan pada posisinya dan menyelesaikan politik di Papua. Dari proses – proses yang lahir itu, menunjukan kehadiran indonesia secara ilegal dan dipaksakan menjadi bagian dari bangsa ini” Tegasnya.
Oleh karena itu, Ketua Umum KNPB berharap, semua pemangku kepentingan di tanah Papua (6 Provinsi) bersatu lalu menemukan solusi. Jakarta harus buka forum untuk selesaikan kasus Papua di meja Perundingan. Penyelesaian tidak bisa dengan cara kompromi politik sesaat.
“Kalau selama itu belum diselesaikan, rakyat akan terus melakukan perlawanan tanda kekerasan di atas tanah ini, itu tegas. Jadi saya tahu bapa dorang itu selalu ditekan oleh BIN, BAIS, Intelijen saya tahu, tapi kamu juga pura-pura tidak sakit, pura – pura tidak rasakan” Ucap Agus Kossay.
“Tapi saya mau kasih tahu, bapak dorang yang masuk dalam sistem ini ditekan oleh aparat keamanan, BIN, Bais semua habis – habisan kalau itu terjadi keluar dari sistem itu dan kembali dengan rakyat lalu kasih tahu Jakarta bahwa Papua ada masalah. Sikapnya harus di situ” Tugasnya lagi.
Selain berorasi, KNPB juga menyampaikan aspirasi secara tertulis kepada perwakilan Nieuw-Guinea Raad di Lapago dan selanjutnya disampaikan kepada DPRP Papua Pegunungan yang diterima oleh ketua DPRP Yos Elopere (*).
Pewarta: Jurnalis Warga Noken Wamena*