Wamena, nokenwene.com – Areal Molama, jalan Wamena -Kurima yang menghubungkan kota Wamena ke wilayah Megapura, distrik Asolokobal dan sekitarnya dianggap rawan konflik sehingga masyarakat di distrik Asolokobal meminta agar pemerintah mendirikan pos TNI atau Brimob di wilayah itu.
Permintaan itu disampaikan saat upacara adat inisiasi perdamaian di distrik Asolokobal, Senin (08/07/2024) dihadapan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan
Yustinus Asso yang membacakan pernyataan sikap masyarakat mengatakan, areal Molama sering dijadikan tempat perang suku atau pertikaian antar suku oleh kedua belah pihak, termasuk perang suku yang baru saja terjadi, sehingga dirasa perlu untuk dirikan pos kemanan di wilayah tersebut.
“Melihat tempat kasus atau kejadian – kejadian perang atau pertikaian antar suku yang sering terjadi dan baru saja kami alami di wilayah atau daerah rawan konflik atau daerah tersebut adalah disebut weny karowa, maka sudah menjadi wajib dan segerah membangun pos TNI atau Brimob di wilayah Wouma Molama, jalan Megapura Asolokobal” kata Yustinus Asso, tokoh masyarakat Asolokobal membacakan rekomendasi atas pernyataan sikap masyarakat.
Selain, rekomendasi tentang pembangunan pos kemanan, masyarakat juga menyatakan, jika setelah perdamaian ini, masih ada oknum yang melakukan aksi Pemalangan di Jl. Wamena – Kurima dan aksi penyerangan yang merugikan orang lain, maka oknum pelaku wajib ditangkap oleh aparat penegak hukum.
“Dibawa dan ditahan lalu diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia” kata Yustinus.
Selain itu, masyarakat Asolokobal juga menyampaikan sejumlah aspirasi yang mereka sebut dengan rekomendasi itu berupa penutupan agen – agen minuman keras, hingga penertiban mobil angkutan umum jurusan Wamena – Kurima dan sekitarnya yang dianggap kerap menjadi pemicu keributan hingga pertikaian.
Setelah membacakan pernyataan sikap dan rekomendasi yang menjadi aspirasi masyarakat Asolokobal, selanjutnya pernyataan tertulis di sampaikan kepada Pemprov Papua Pegunungan, Pemda Lanny Jaya dan Jayawijaya.
Pernyataan juga diserahkan kepada pihak TNI dan Polri, namun keduanya tidak ada perwakilan yang hadir sehingga sebagai gantinya diserahkan kepada ketua LMA Jayawijaya, Herman Doga dan Theo Hesegem sebagai mediator konflik tersebut.(*)
Pewarta: Jurnalis Warga Noken Wamena*
