Wamena, nokenwene.com – Mahasiswa Papua Wilayah Lapago di Kota Studi Yogyakarta mendesak pemerintah Provinsi Papua Pegunungan segera menyelesaiakan polemik pro dan kontra lokasi pembangunan kantor Gubernur di Wilayah adat Wouma dan Walesi di Wamena.
Pernyataan itu disampaikan mahasiswa Lapago di Yogyakarta melalui rilis yang disampaikan ke redaksi nokenwene.com melalui pesan whatsapp, jumat (14/07/2023).
Mahasiswa menilai, sejak beberapa waktu lalu masyarakat dari tiga aliansi wilayah adat yaitu Asso Lokobal, Welesi dan Wouma masih melakukan aksi penolakan masalah sengketa wilayah tempat pembangunan kantor.
Namun pemerintah menurut mahasiswa masih melakukan pemaksaan terhadap masyarakat.
“Dengan sikap penyerahan yang sepihak oleh beberapa oknum yang mengatasnamakan secara sepihak tanpa melibatkan pihak masyarakat adat yang lain” kata Elex Hubby ketua mahasiswa selaku penanggungjawab rilis tersebut.
Dikatakan, dengan melihat hal ini perlu adanya respon yang serius dari pemerintah Provinsi Papua Pengunungan dan delapan bupati wilayah adat Lapago, DPRD, para elit lokal dan tokoh agama dan semua pihak lainnya untuk melihat dinamika persoalan ini secara serius.
“Berhubung lahan yang akan dibangun akan berdampak konflik horizontal antara pro dan kontra,dikarenakan tempat atau sengketa yang menjadi permasalahan ini adalah lahan tempat berkebun, maka harus dipertimbangkan oleh pemerintah provinsi maupun pusat untuk melakukan mediasi,” katanya.
Menurut mahasiswa, lahan yang hendak dijadikan Kantor Gubernur itu, tidak hanya menghidupkan masyarakat Wouma dan Walesi akan tetapi lahan tersebut tempat berkebun bagi masyarakat dari beberapa kabupaten di Papua Pegunungan yang berdomisili di Wamena.
“Lahan berkebun ini menjadi tempat berkebun masyarakat dari beberapa kabupaten seperti Lani jaya, Tolikara, Mamberamo Tengah, Yalimo, Yahukimo, Nduga sampai bahekan beberapa suku di Mepago pun biasa berkebun di sini, selain masyarakat Wouma,Welesi dan Assotipo sebagai pemilik hak waris” Ujarnya.
Untuk itu, mahasiswa Papua Wilayah Lapago di Yogyakarta, menyatakan sikap sebagai berikut:
- Kami Mahasiswa Lapago Yogyakarta menuntut kepada Pemerintah Provinsi Papua Pengunungan dan 8 Kabupaten yang ada di wilayah adat Lapago segerah memfasilitasi masyarakat yang pro dan kontra,
- Pemerintah Pusat,pemerintah Provinsi segerah hentikan proyek pembangunan kantor Gubernur sebelum adanya penyelesaian masalah sengketa antara pro dan kontra dari tiga aliansi yaitu Woum,Welesi, Asolokobal,
- Pemerintah provinsi papua pengunugan stop iming-iming atau menjanjikan masyarakat dengan jabatan dan pendidikan gratis ,
- TNI dan POLRI stop intimidasi terhadap masyarakat adat yang membelah tanah adat mereka,
- Jhon Wempi Wetipo stop memaksakan pembangunan tanpa penyelesaian antara masyarakat pro dan kontra dari tiga aliansi besar yaitu Wouma,Welesi, Asolokobal,
- Tokoh gereja, tokoh adat, para elit politik dan mahasiswa tidak boleh diam dan tutup mata atas persoalan sengketa tanah yang terjadi di Wamena.
Yogyakarta 14-07-2023
Penangunjawab
Mahasiswa Jayawijaya
Alex Huby
Ketua
Pewarta: Jurnalis Warga Noken Wamena*