Wamena, nokenwene.com – Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo menyebutkan, pihak yang selama ini menolak rencana pembangunan kantor Gubernur bukanlah masyarakat Wouma.
Menurutnya, masyarakat wouma sudah menyerahkan lahan kepada negara dan pemerintah untuk membangun kantor Gubernur.
Hal tersebut disampaikan Pj. Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Nikolaus Kondomo pada Rabu (12/07/2023) di Wamena.
“Yang mana, sudah selesai kok. itu ada di Wouma itu ya, di Wouma sudah ada” kata Kondomo menjawab pertanyaan wartawan tentang pro kontra masyarakat tentang lokasi kantor Gubernur.
Terkait adanya aspirasi penolakan dari sebagian masyarakat Wouma, Gubernur menyebutkan aspirasi penolakan itu bukan dari masyarakat Wouma.
“Tidak ada, masyarakat Wouma tidak. Itu bukan masyarakat Wouma, masyarakat Wouma sudah selesai, 93 hektare sudah serahkan kepada Negara” tegas Gubernur.
Oleh karena itu menurut Gubernur pembangunan akan tetap dilakukan di wilayah perbatasan Walesi dan Wouma, karena tanah seluas 93 ha di wilayah itu sudah diserahkan kepada pemerintah untuk pembangunan kantor Gubernur.
“93 hektare sudah serahkan masyarakat sudah serahkan kepada Negara, kepada Pemerintah, itu ada jalan itu sudah kita buat” katanya.
Dikatakan, pihak Pertanahan dan para pihak terkait lainnya sudah turun lapangan dan telah melakukan pengukuran tanah yang akan menjadi pusat pemerintahan Papua Pegunungan tersebut.
“Kemarin kan sudah ukur untuk membatasi 90 hektare itu dari mana ke mana. Itu dipastikan oleh tim, kemarin sudah turun dari pemerintah provinsi, pengadaan tanah dan pertanahan, jadi sebentar lagi sertifikat bisa dikeluarkan” ujarnya.
Nikolaus Kondomo menyebutkan peletakan batu pertama pembangunan Kantor Gubernur Papua Pegunungan akan dilakukan pada bulan Agustus mendatang. Rencananya peletakan itu akan dilakukan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia K. H. Ma’ruf Amin.
“Kita dengar bulan agustus pak Wakil Presiden akan datang sendiri untuk letakan batu pertama” kata Gubernur Kondomo.
Masyarakat Wouma Minta Mediasi
Meskipun pemerintah menyatakan sudah tidak ada masalah lagi, namun sebagian masyarakat Wouma yang tergabung dalam aliansi peduli tanah adat terus berjuang agar lahan perkebunan mereka tidak dijadikan sebagai kantor Gubernur.
Manu Ikinia koordinator Peduli tanah adat Wouma meminta pemerintah provinsi Papua Pegunungan segera lakukan mediasi atas sengketa lahan di Wouma yang masih menjadi pro dan kontra.
“Kepada pemerintah provinsi Papua Pegunungan agar bisa mediasi kami antara pro dengan kontra yang ada di Wilayah Wouma, karena rencana tempat pembangunan kantor Provinsi itu belum clear” kata Manu Ikinia, kamis (13/07/2023).
Sebab menurut Manu, di Wilayah adat Wouma terdapat 7 aliansi suku yang mesti dibicarakan bersama, akan tetapi penyerahan lahan terjadi sepihak oleh oknum tertentu.
“Jadi mediasi ini perlu dilakukan oleh pemerintah, supaya bisa ada solusi sama-sama. Sejak awal sampai dengan sekarang ini kami belum pernah ada audiensi atau jumpa dengan pemerintah provinsi dalam hal ini pak Pj. Gubernur, jadi kami minta pak Pj, Gubernur buka diri untuk terima kami”kata Manu.
Manu Ikinia Menegaskan, sebelum ada kesepakatan dalam mediasi bersama pemerintah, pihaknya akan tetap menolak rencana pembangunan tersebut.
“kami masyarakat Wouma tetap berkomitmen dan kami akan palang” katanya.(*)
Pewarta: Jurnalis Warga Noken Wamena*
