Wamena, nokenewene.com – Mayarakat Wamena Kabupaten Jayawijaya melalui aliansi masyarakat adat Wouma melakukan aksi demontstrasi damai menolak rencana pembangunan kantor gubernur provinsi Papua Pegunungan di wilayah tanah adat mereka.
Demonstrasi damai itu bertepatan dengan kunjungan Wakil Meneteri Dalam Negeri (Wamendagri) Jhon Wempi Wetipo dan Komis II DPR-RI di Wamena, dalam rangka peninjauan tempat pembangunan Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan yang berlokasi di perbatasan wilayah adat Distrik Walesi dan Wouma.
Ratusan masyarakat adat setempat yang tidak setuju atas pembangunan kantor di Wiayah tanah adatnya melakukan demonstrasi di kantor DPRD Jayawijaya, kamis (15/06/2023). Mereka menolak lokasinya dijadikan kantor Gubernur karena wilayah itu merupakan lahan perkebunan warga.
Manuel Ikinia, Koordinator aksi dalam orasinya mengatakan, pemerinta dan DPRD Jayawijaya serta para intetelktual lainnya di daerah ini segerah temukan solusi atas prokontra lokasi penempatan kantor Gubernur yang hendak disuarakan masyarakat.
“Kami memohon hari ini DPR Jayawijaya, Buapti Jayawijaya, instansi-instansi pemerintah yang berpihak kepada masyarakat saya mohon hari ini kita bersuara. Kenapa? Program kantor gubernur ini pemerintah pusat tapi kita tahu to di sini ada orang” Kata Manuel Ikinia.
Manu Ikinia mengatakan, jika pemerintah alihfungsikan lahan perkebunan masyarakat Wouma dan Walesi sebagai Kantor Gubernur, maka pemerintah juga harus menjawap pertanyaan bahwa masyarakat setempat akan dikemanakan.
“Satu pertanyaan seperti ini, pemerintah provinsi Papua Pegunungan setelah menempatkan pembangunan kantor, terus kami nanti diarahkan kemana? Ini jadi pertanyaan utama kita” Tanya Ikinia.
Orator lainnya, Melky Wetipo mengatakan, kehadiran masyarakat Wouam di kantor DPRD Jayawijaya sedang mengajarkan kepada semua pihak tentang mekanisme sebenarnya mesti dilakukan untuk penempatan lokasi kantor Gubernur yang masih menjadi pro kontra.
Kabupaten Jayawijaya adalah pemerintahan resmi, yang di dalamnya ada DPRD sebagai wakil rakyat maka masyarakat mendatangi kantor DPRD.
“Masyarakat yang tidak tahu apa-apa ini sedang mengajarkan kita aturan yang sebenarnya bahwa pemerintah pusat tidak bole otoriter hari ini masyarakat Wouma sedang mengajarkan mekanisme yang sebenarnya, datang ke DPR sampaikan aspirasi. Ujar Wetipo dalam orasinya.
Di Kantor DPR masa diterima oleh sejumlah anggota DPRD Jayawijaya dan berjanji apirasinya akan langsung disampaikan ke Komisi II DPR-RI yang kebetulan sedang berada di Wamena bersama rombongan Wamendagri.
“Aspirasi yang bapak ibu sampaikan kami akan serahkan hari ini juga karena Kemeterian (Dalam Negeri) ada kunjungan, DPR komisi dua ada datang ke Jayawijaya sini, hari ini juga kita akan serahkan” kata Niko Kosay, Wakil ketua I DPRD Jayawijaya di hadapan masa aksi.
Usai menyampaikan aspirasi ratusan masa yang terdiri dari, ibu-ibu, anak-anak, pemuda dan sejumlah orang tua itu membubarkan diri secara tertib.(*)
Pewarta: Jurnalis Warga Noken Wamena*