Wamena, nokenwene.com – Dewan Perakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jayawijaya menyebutkan lokasi kantor gubernur yang resmi diserahkan oleh pemerintah Jayawijaya sebagai kepala wilayah pemerintahan dan DPRD untuk pembangunan kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan adalah di Distrik Muliama.
Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua I DPRD Jayawijaya, Niko Kossay ketika menerima masa aksi masyarakat adat Wouma di Kantor DPRD Jayawijaya, kamis (15/06/2023).
Ratusan masyarakat yang tergabung dalam aliansi masyarakat adat Wouma melakukan demo damai menolak wilayah adanya dijadikan Kantor Gubernur Papua Pegunungan karena merupakan lahan perkebunan warga.
Meespon aspirasi tersebut, Wakil Ketua I DPRD Jayawijaya, Niko Kossay mengatakan dokumen resmi yang dimiliki DPR dan Pemda Jayawijaya tentang lokasi pembangunan kantor Gubernur adalah Distrik Muliama.
“Jadi dokumen yang ada di Kabupaten Jayawijaya adalah di Muliama, tidak ada yang lain-lain” Kata Niko Kossay di hadapan masa aksi.
Niko Kosay menyebutkan, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dan DPRD memilkii otoritas penuh untuk memutuskan lokasi mana yang akan diberikan ke pemerintah Provinsi Papua Pegunungan untuk membangun kantor Gubernur.
“Kabupaten Jayawijaya punya hak, jadi begitu, pemerintah adalah satu, bupati satu, lembaga DPR satu tidak ada banyak-banyak. Provinsi tidak punya hak, mereka tidak punya tanah, pemerintah pusat juga tidak punya tanah, yang punya tanah adalah pemerintah Kabupaten Jayawijaya” Tegas Kossay.
“Sehingga tanah yang kami sediahkan, pemerintah Jayawijaya sediahkan adalah di Muliama, bukan di Welesi, bukan di Gunung Susu, bukan di tempat lain. Jadi ingat itu” Katanya lagi.
Msyarakat Jayawijaya yang tergabung dalam aliansi masyarakat adat Wouama, melakukan aksi damai menyampaikan aspirasinya tentang penolakan rencana pembangunan Kantor Gubernur Papua Pegunungan di wilayah tanah adatnya, karena merupakan areal perkebunan warga.
Mereka mempertanyakan bila tanahya diambil untuk bangun Kantor Gubernur maka masyarakat setempat akan di kemanakan.
“Satu pertanyaan seperti ini, pemerintah provinsi Papua Pegunungan setelah menempatkan pembangunan kantor, terus kami nanti diarahkan kemana? Ini jadi pertanyaan utama kita” Tanya Manu Ikinia dalam orasi di kantor DPR Jayawijaya. (*)
Pewarta: Jurnalis Warga Noken Wamena*