Komita Nasional Papua Barat (KNPB) meminta Tentara Nasional Papua Barat (TPNPB ) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) tempuh jalan damai dalam proses penyelesaian konflik di Papua.
Hal tersebut disampaikan juru bicara KNPB Ones Suhuniap melalui pesan elektronik yang dikirim ke redaksi nokenwene.com senin, (13/02/2023).
Suhuniap mengatakan, setelah menyanderaan pilot Philips Mark Methrtens (37) warga Negara New Zeland dan pembakaran pesawat Susi Air oleh TPNPB Kodap III Drakma Nduga, Eguanus Kogeya dengan pasukannya.
“Pemerintah menetapkan Papua zona darurat sipil. Menggerakan operasi TNI Polri secara besar-besaran kali ini dengan alat perang lengkap seperti alutsista modren untuk digunakan operasi sipil di Tanah Papua” Kata Ones Suhuniap.
Ones menyeruhkan konflik bersenjata antara TPNPB versus TNI Polri segerah hentikan lalu tempuh proses penyelesaian sengketa politik West Papua melalui referendum yang penuh damai dan demokratis bagi bangsa Papua barat.
“Pemerintah Indonesia dan Pejuang Kemerdekaan West Papua memerintahkan TPNPB dan TNI/Polri lakukan gencatan senjata dan mendorong proses-proses negosiasi damai antara Pemerintah Indonesia dan Para pejuang Kemerdekaan Papua” Seruh Jubir KNPB.
KNPB Kata Ones Suhuniap, menyeruhkan agar konflik berkepanjangan di Papua harus segerah dihentikan, solusi damai mesti segerah ditemukan.
“Sudah cukup masih berdarah – darah baik rakyat sipil, anggota TNI/Polri dan TPNPB menjadi korban akibat keengganan Jakarta dalam mencari solusi politik atas konflik West Papua. Otsus, Pemekaran, Investasi kapitalis, dan militerisasi secara masif terbukti gagal memberi damai sejahtera bagi rakyat Papua, justru melahirkan konflik kemanusiaan dan lingkungan” Katanya.
Lanjut Suhuniap, eskalasi konflik bersenjata yang meningkat adalah akibat Jakarta yang memaksa segala kebijakan tanpa membuka ruang demokrasi yang pasti untuk menyelesaikan akar masalah politik Papua barat secara damai dan bermartabat.
“Sementara upaya Jakarta melalui Komnas Ham Indonesia diteken jedha kemanusiaan di Jenewa Swiss pada 11 November 20122 lalu oleh Pemerintah Indonesia, ULMWP dengan tujuan menuju perundingan damai” Ujarnya.
“Jeda kanusiaan itu hanya terjadi setengah hati,karena kesepakatan jeda kemanusiaan yang dibuat itu menunjukkan Indonesia tidak memiliki niat mendamaikan Papua lewat solusi dialogis” katanya lagi.
Oleh sebab itu, Oens meminta segera hentikan operasi Militer berlebihan Pemerintah Indonesia dalam upaya pembebasan sandera pilot WNA itu yang akan berakibat pada kejahatan kemanusiaan terhadap masyarakat sipil yang tidak tahu menahu.
“Juga meminta TPNPB untuk melindungi hak-hak Pilot Mark sebagaimana yang diatur di dalam konvensi Jenewa. Kami juga menyeruhkan semua pihak baik di West Papua, Indonesia,dan seluruh dunia untuk mendesak Indonesia menempu jalur negosiasi damai” Tuturnya.
