Wamena, nokenwene.com – Petisi Rakyat Papua (PRP) Wilayah adat Lapago mengklarifikasi adanya isu demonstrasi Penolakan DOB Papua Wilayah Lapago yang diisukan akan dilakukan di Wamena.
Sekretaris Umum PRP Wilayah Lapago, Namene Elopere, kamis (31/03/2022) mengatakan, rakyat Papua di beberapa kabupaten Wilayah adat Lapago sudah melakukan aksi penolakan DOB, maka tidak ada lagi aksi demo pada tanggal 1 april 2022 di Wamena maupun wilayah lain di Lapago.
“Rakyat Selapago sudah tolak DOB dan pemekaran beberapa wilayah Wamena, Yahukimo, Mamteng, Lani Jaya dan lainnya. maka PRP Se-lapago tidak akan melakukan demo damai tgl 1 hari jumat 2022.” Ujar Namene Elopere, kepada nokenwene.com via pesan elektronik di Wamena.
Akan tetapi PRP Wilayah Lapago, kata Elopere, ikut mendukung rencana aksi secara Nasional tentang penolakan DOB yang akan dilakukan di beberapa wilayah di Papua.
Menurutnya, dukungan itu diberikan karena pemekaran bukan kehendak rakyat Papua, melainkan program paksaan elit Jakarta, maka harus ditolak, salah satunya dengan cara demonstrasi damai yang akan dilakukan di beberapa daerah.
“PRP se Lapago sangat mendukung aksi demo karena demo tersebut akan turun karena kesadaran rakyat, bukan unsur paksaan PRP” katanya.
Namene Elopere lebih jauh menjelaskan, alasan dukungan demonstrasi penolakan DOB Papua adalah, banyak Kabupaten di Pegunungan Tengah yang roda pemerintahannya tidak jalan maksimal, akibatnya masyarakat tidak menikmati pembangunan sebagai mana mestinya, sehingga tidak perlu lagi ada pemekaran baru.
“Contoh beberapa kabupaten saat ini antara lain Yahukimo pegawai semua sibuk dengan pendulangan emas di hutan-hutan, gedung sekolah kuasai oleh TNI dan Plisi. Di ibukata Nduga(Kenyam) rumput dan pohon-pohon sudah tinggi, sekolah tidak berjalan normal masyarakat pengusian ke Wamena, Lani Jaya, belum pulang sampai saat ini Yalimo pemerintaha tidak berfungsi dan sementara buat kantor di Wamena dan Jayapura” ungkapnya.
“Kabupaten Mamteng beberapa dinas kosong tidak ada manusia di kantor. Puncak Jayah SD, SMP, SMA kuasai oleh TNI dan Polisi. Pegunungan Bintang pengisian di hutan-hutan sampai ada yang lari ke PNG belum juga pulang ke kampung halaman mereka dan lain sebagainya”
Merujuk contoh – contoh buruk atas kehadiran kabupaten pemekaran tersebut, Namene Elopere menegaskan, pemekaran DOB Papua memang harus di tolak.
Pewarta: Jurnalis Warga Noken