Wamena, nokenwene.com – Mahasiswa Jayawijaya di kota Studi Jayapura menyatakan menolak wacana pemekaran Daerah Otonomo Baru (DOB) Provinsi Pegunungan Tengah Papua maupun pemekaran daerah lainnya di seluruh wilayah Papua. Pernyataan itu disampaikan Hengki Hilapok perwakilan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa dan Pelajar Jayawijaya (HMPJ) Kota Studi Jayapura, jumat 04/03/2022.
Hengki mengatakan, alasan penolakan rencana pemekaran provinsi Papua adalah SDM dan jumlah orang asli Papua belum cukup siap untuk mengisi dan menjalankan daerah Otonom Baru tersebut. Sehingga menurut Hengki, belum saatnya Papua dimekarkan provinsi maupun kabupaten/ kota.
“Tapi juga rakyat Papua ini sedikit orang saja yang dukung (pemekaran) banyak orang yang menolak terkait dengan pemekaran DOB ini, SDM orang Papua juga sangat tidak siap sekali, pemekaran untuk siapa” Ungkap Hengki melalui sambungan telepon dari Jayapura.
Pernyataan mahasiswa ini disampaikan sekaligus sebagai sikap penolakan rencana kunjungan ketua komisi II DPR-RI ke Wamena dalam rangka serap aspirasi DOB Papua, sebagaimana yang direncanakan akan melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh masyarakat di Wamena pada minggu 06 maret 2022.
“Secara administrasi saja rencana pertemuan ini sudah salah, karena pembahasannya tentang pemekaran DOB Provinsi berarti harus lakukan pertemuan di tingkat provinsi (di Jayapura) tapi inikan wilayah Kabupaten. Jadi kami tolak dan pertemuan ini ilegal” Ujarnya
“Kalo DPR RI datang mau serap aspirasi rakyat harus lakukan pertemuannya terbuka, kenapa harus 50 orang saja yang di undang, itukan dorang datang sekali untuk ambil aspirasi rakyat. apalagi pertemuan di hari minggu, ini ilegal” katanya lagi.
Selain itu, menurut Hengki Hilapok mahasiswa menilai beberapa pihak yang hendak memperjuangkan pemekaran provinsi pegunungan tengah adalah oknum pejabat yang sudah menjabat bupati dua periode dan pejabat kalah politik pilkada yang hendak berambisi untuk menduduki jabatan lagi di Kabupaten pemekaran baru.
“John Tabo itu sudah dua periode Bupati besok lagi sudah tidak bisa jabat itu yang dia upayakan pemekaran, kalo Briur Wenda kemarin tahun 2018 dia kalah politik (pilkada) di Lanny Jaya. Ini hanya haus jabatan dan kekuasaan, yang begini-begini bukan mau membangun tapi merusak” Tegas Hilapok selaku ketua bidang pendidikan dan penalaran di HMPJ itu.
Sementara itu, masyarakat Jayawijaya sedang melakukan konsolidasi dengan membentuk tim inisiator penolakan kunjungan komisi II DPR-RI ke Wamena dalam rangka pembahasan rencana DOB Provinsi Pegunungan tengah Papua.
Sebelumnya beredarinformasi berupa pemberitahuan di sosial media atas rencana kunjungan ketua komisi II DPR-RI ke Wamena pada minggu, 06 maret 2022. Pemberitahuan itu tercantum nama John Tabo sebagai Ketua dan Briur Wenda sebagai sekretaris dalam rencana pertemuan dengan komisi II DPR – RI tersebut.
“Pemekaran itu bukan kebutuhan orang Papua hari ini, tim pemekaran ini mereka kejar kepentingan kekuasaan jabatan, mereka paksa ada pemekaran provinsi dan Kabupaten Kota di Papua. Maka kami buat tim inisiator dan tolak kedatangan kunjungan kerja DPR RI di Wamena” kata Dano Tabuni, Inisiator aksi penolakan kunjungan DPR-RI di Wamena.
Dikatakan, alasan penolakan kunjungan DPR-RI dan Pemekaran Papua karena DOB bukan menjadi kebutuhan orang Papua saat ini. Hari ini orang Papua butuh ketengangan, kedamaian dan hidup bebas di tanahnya tanpa intimidasi dari siapapun.
“Atas nama rakyat Papua kami menilai bahwa itu bukan kebutuhan kami, tapi pemekaran akan membuat termarjinalkan rakyat Papua di atas tanahnya sendiri, yang orang Papua butuh hari ini adalah jaminan perlindungan, tinggal aman, tentram di tanah sendiri, karena adanya pemekaran menambah pengiriman pasukan dan aparat dengan eskalasi yang besar” Ujarnya.
Oleh karena itu kata Dano Tabuni pihaknya sedang melakukan konsolidasi untuk melakukan aksi penolakan kunjungan komisi II DPR-RI ke Wamena dalam rangka pembahasan pemekaran DOB Papua.
“Kami akan lakukan aksi damai penolakan saat pertemuan DPR-RI di depan hotel Pilamo Wamena, menyatakan bahwa pemekaran bukan aspirasi rakyat Papua” ungkap Dano Tabuni.
Untuk itu, Tabuni mengajak seluruh komponen masyarakat Papua di Wamena yang tidak setuju akan adanya pemekaran agar hadir bersama-sama di depan Hotel Baliem Pilamo Wamena guna menyampaikan aspirasi penolakan DOB Papua.
“Kami harap orang-orang yang punya perasaan dan pikiran yang sama tentang pemekaran bukan solusi masalah Papua kami harap bisa dapat terlibat dalam kegiatan aksi damai penolakan ini” ajak Dano, sembari mengatakan pihaknya juga telah menyebarkan selebaran tentang ajakan aksi penolakan.
Pewarta: Jurnalis Warga Noken Wamena
Discussion about this post