Jayapura, nokenwene.com – Peringati hari HAM Internasional 10 Desember 2021, Komite Nasonal Papua Barat (KNPB) Wilayah Numbay menyatakan negara Indonesia tidak mampu menyelesaikan kasus pelanggaran HAM Papua.
Benny Murib, Sekretaris KNPB Numbay, mengatakan Negara harus selesaikan pelanggaran HAM berat di Papua Barat dengan independenden dan jujur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia.
“Karena setiap tahun ke tahun nilai pelanggaran terus meningkat tak pernah diselesaikan oleh Negara”. Katanya.
Pernyataan itu disampaikan Benny Murib, usai ibadah natal KNPB Numbay, sekaligus peringatan hari HAM Internasional, jumat 10/12/2021 di Ekspo Jayapura.
“Hari ini kami sebagai media rakayat tetap eksis merayakan Ibadah Natal dan hari HAM sedunia di Ekspo pun dibatasi oleh Polisi Indonesia maka kami mengatakan kepada seluruh rakyat Papua Barat dan rakyat Indonesia bahwa tidak ada ruang demokrasi bagi bangsa Papua Barat” Tegas Benny Murib.
Sebelumnya pada pagi hari, kepolisian setempat mendatangi tempat ibadah natal KNPB yang dirangkai dengan peringatan hari HAM sedunia, lalu menyita spanduk ibadah dengan alasan ada simbol KNPB.
“Terbukti bahwa hari ini kami merayakan Ibadah ceremonial hari HAM sedunia sekaligus Natal dibatasi dengan kekuatan begitu besar dengan peralatan lengkap Spanduk utama kami dirampas polisi” katanya.
KNPB menurut Benny Murib, Pemerintah Indonesia tidak mampu menyelesaikan pelanggaran HAM Berat di Papua, hal ini benar-benar rasis sejak Papua dianeksasi ke bangkuan NKRI hingga kini masih terus dilakukan pembiaran karena ingin menguasai di tanah Papu.
Benny mengatakan, hampir tidak ada wilayah di Papua yang tidak ada pertumpahan darah akibat pencaplokan paksa tanah Papua ke dalam NKRI.
“Seperti, Biak berdarah, Wasior berdarah, Wamena, Pania, Abepura berdarah, juga di tempat ini Ekspo berapa mahasiswa exodus yang korban Pada 23 November 2019 lalu” Ungkap Murib
Selain itu, beberapa wilayah di Papua juga sedang berlangsung pengungsian besar-besaran rakyat Papua akibat konflik bersenjata TNI/Polri dan TPN – OPM. Semua ini adalah bukti ketidakmampuan dan ketidak seriusan negara dalam mengurus Papua.
“Beberapa wilayah ada pengungsi berlangsung akibat konflik bersejata antaraTPNPB dan TNI Polri di Puncak, Intan Jaya, Ndugama Yahukimo, Pegunungan Bintang dan Maybrat,ini Negara tidak pernah selesaikan secara independen, jujur,dan adil. Masyarakat yang mengungsi ini juga adalah warga Negara Indonesia kenapa terus dibungkam”tegasnya.
Untuk itu, pada momentum peringatan hari HAM Internasional ini KNPB Numbay menyampaikan beberapa point pernyataan sikap:
- Pemerintah Indonesia di Jakarta segera selesikan pelanggaran Ham Berat di Papua Barat, yakni Biak berdarah, Wamena Berdara, Wasior berdarah, Paniai berdara, Abepura dan Ekspo berdara.
- Pemerintah Indonesia sebagai anggota UN Segera menjawab18 pertanyaan PBB dan mengapa Presiden Jokowi mendukung Palestine merdeka dan sembunyikan pelanggaran HAM berata di Papua Barat?
- Presiden Jokowi Dodo,hentihkan pendoropan Militer dalam skala besar di Papua Barat dan berikan ruang demokrasi untuk menentukan nasib sendiri melalui referendum bagi Bangsa Papua Barat.
- Melalui momen hari HAM sedunia ini, kami mintah Pemerintah Indonesia segerah berikan akses wartawan asing di Papua Barat.
Pewarta: Tinus Heluka / Jurnalis Warga Noken