Wamena, nokenwene.com – Pemerintahan Kabupaten Jayawijaya di bawah kepemimpinan Bupati, Jhon Ricard Banua (JRB) dinilai gagal pimpin Kabupaten Jayawijaya. Salah satu alasan penilaian tersebut adalah masih banyaknya sejumlah OPD di Jayawijaya yang masih dijabat pelaksana harian (Plh) sejak Buapati dilantik hingga memasuki tahun ketiga masa kepemimpinan.
Pernyataan tersebut disampaikan Agustinus Siep dalam pesan surat terbuka yang ditujukan kepada Bupati Jayawijaya, senin,02/08/2021.
Dalam surat tersebut, Agustinus mengatakan hingga memasuki tahun ketiga kepemimpinan Bupati Jayawijaya Jhon Ricard Banua tidak ada perubahan yang berarti bagi masyarakat Wamena, Kabupaten Jayawijaya.
“Saya melihat bahwa Bupati Jayawijaya perlu melakukan restorika Birokrasi dan membangun ekonomi kerakyatan yang baik di Lembah Baliem” Ungkapnya
Untuk itu, Agustinus Siep minta agar DPRD Jayawijaya sebagai wakil rakyat segerah panggil Bupati dan pertanyakan kinerjanya selama tiga tahun memimpin, jika tidak pihaknya bersama rakyat akan mempertanyakan hal itu, terutama soal tidak adanya pejabat devinitif pada OPD di Jayawijaya.
“Sebagai anak Jayawijaya, dengan sedih dan kecewa saya harus katakan jujur bahwa Bupati telah gagal melakukan perubahan yang signifikan, kesejahteraan masyarakat yang masih jauh dari harapan dan keamanan masyarakat kota Wamena yang tidak kondusif” ujar Siep.
Pantauan media ini di Wamena, dalam minggu ini sedikitnya sudah duakali dilakukan aksi pemalangan fasilitas pemerintahan di Jayawijaya, pemalangan Kantor Otonom Wamena pada senin,02/08/2021 oleh pengusaha OAP karena dianggap bupati tidak adil dalam pembagian paket proyek. Selanjutnya, selasa 03/08/2021 mahasiswa Jayawijaya palang kantor BKD dengan alasan aspirasinya tentang studi akhir tidak direspon pemerintah.
Sebelumnya sebagaimana diberitakan situs media suarapapua.com, kamis (12/03/2021), mahasiswa asal Jayawijaya kota studi Jayapura menilai Bupati Jhon Ricard Banua otoriter dalam menjalankan rodah pemerintahan di Wamena.
Para mahasiswa memiliki alasan yang sama yaitu memasuki tahun ketiga belum juga melantik kepala OPD di Jayawijaya sehingga berdampak pada tidak adanya pelayanan kepada masyarakat, termasuk minimnya perhatian pada bidang pembangunan SDM di Jayawijaya.
“Kami kesal karena Bupti abaikan SDM Jayawijaya, kami lihat banyak pembangunan selama tiga tahun semua gagal dan belum ada pelantikan bagi OPD, yang ada mereka semua menjabat Plt sehingga berdampak ke banyak masyarakat” kata Alberd Kalolik, ketua Himpunan Mahasiswa dan Pelajar Jayawijaya (HMPJ) kota studi Jayapura, sebagaimana dikutib suarapapua.com.
Pewarta: Onoy / Jurnalis Warga Noken