Para aparat Kampung di kabupaten Yahukimo mengancam akan menggagalkan Pilkada Yahukimo 09 Desember mendatang. Hal ini disampaikan beberapa aparat kampung kepada Atius Inup, Wakil Ketua Fraksi Damai Sejahtera di DPRD Kab. Yahukimo.
Kepada media, Atius menjelaskan bahwa beberapa aparat kampung mendatanginya untuk mengadu tentang pemotongan ADD untuk honor aparat desa.
“Beberapa aparat kampung mengadu kepada saya sebagai wakil rakyat karena dana mereka dipotong sebesar Rp 16,650,000 setiap desa. Jadi kalau ditotal untuk 518 kampung berarti ada 8,624,700,000.” Ungkap Atius kepada media Kamis (19/11/2020).
Atius menjelaskan bahwa pengaduan itu dilakukan setelah aparat kampung melakukan demo di kantor BPMK.
Atius pun menambahkan bahwa para aparat kampung meminta agar dana tersebut segera dikembalikan kepada tiap desa.
“Jika tidak dikembalikan, para aparat kampung mengancam untuk menggalkan pilkada nanti”. Tambah Atius.
Pernyataan Atius ini dibenarkan oleh dua kepala kampung yang ditemui sedang mengadu kepada Atius.
” Tadi ada demo karena dana ADD untuk honor aparat kampung dipotong.” Ungkap salah satu kepala kampung yang tidak ingin namanya ditulis.
Atius sendiri meminta pemerintah untuk segera mempertanggungjawabkan pemotongan anggaran tersebut karena hal serupa terjadi di lembaga DPRD. Menurutnya, beberapa anggaran di DPRD jauh berkurang dibandingkan sebelumnya.
“Dana untuk DPRD tahun ini sangat berkurang. Misalkan anggaran kunjungan kerja berkurang dibandingkan tahun sebelumnya”
Berbagai pemotongan anggaran ini disinyalir terkait dengan upaya penanganan Pandemi Covid-19 yang melanda dunia.
“Informasi yang kami dengar bahwa berbagai pemotongan anggaran ini dilakukan untuk penanganan Covid-19. Tetapi sampai saat ini penanganan Covid-19 ini seperti apa? Yang kita tahu sampai saat ini Yahukimo masih zona hijau.” Tambah Atius.
Atius meminta agar diperjelas siapa yang melakukan pemotongan anggaran ini. Apakah bupati atau PJS bupati.
“Hal ini harus ada penjelasan dan pertanggungjawabannya. Siapa yang potong anggaran itu, apakah bupati atau PJS. Lalu pertanggungjawabannya seperti apa karena Pemerintah mengklaim Yahukimo zona hijau lalu anggaran itu untuk apa saja. Selain itu, BPK atau KPK harus audit pemanfaatan anggaran Covid 19 di Yahukimo.”
Hal ini diungkapkan Atius karena jadwal pilkada semakin dekat dan aparat kampung mengancam membatalkan pilkada jika dana tidak dikembalikan segera.
Pewarta JW Sagu Yahukimo