OAP Terancam Dalam Kursi Parlemen dan Birokrasi

  • Whatsapp
OAP/ist
OAP/ist

 

 

 

 

 

 

 

Oleh Soleman Itlay

Jayapura, nonokenwene.com – Posisi Orang Asli Papua (OAP) di kursi parlemen (DPRD) dan birokrasi di Papua terancam. Hal ini kita bisa lihat dari hasil pesta demokrasi dan penerimaan CPNS nanti

Beberapa kabupaten/kota besar di Papua, seperti kabupaten Merauke, kabupaten/kota Jayapura, Manokwari, Sorong dan lainnya dilaporkan bahwa kursi parlemen lebih banyak akan dikuasai oleh saudara/i kita dari non Papua

Beberapa tokoh dan intelektual Papua yang potensial dipastikan gugur dalam pertarungan politik tahun ini. Dengan demikian, 5 tahun bahkan seterusnya, bisa diprediksi, bahwa posisi OAP dalam parleman semakin minoritas dan terancam betul

Percuma kita menjadi ketua dan anggota KPU/BAWASLU, PPS/KPPS, PPD dan lain sebagainya. Amat menyebalkan. Karena suara hati nurani, terutama hak – hak demokrasi rakyat kecil digadaikan dengan uang dan kepentingan

Kita sudah terlambat. Tidak perlu protes sana – sini. Karena dari awal kita sudah salah. Kita bikin diri hebat dan jalan sendiri. Setelah tidak dapat, langsung kita melakukan aksi protes. Tentu sangat memalukan.

Kita belum bisa. Dan kita belum mampu. Bahkan kita belum dewasa dalam berdemokrasi. Sudahlah 5 tahun ini atau seterusnya kita menjadi penonton dan menjadi orang berjiwa “D5” di parlemen. Kita ikuti dengan penerimaan CPNS tahun ini.

Kita tunggu saja hasil penerimaan CPNS tahun ini di seluruh kabupaten/kota di provinsi Papua dan Papua Barat. Apakah kuota PNS 80% OAP dan 20% Non Papua itu akan benar-benar terwujud?

Saya punya prediksi tersendiri. Kuata tersebut akan terbalik. Delapan puluh persen bahkan lebih dari itu akan dikuasai oleh saudara/i kita dari luar Papua. Kita, OAP hanya akan menjadi pelengkap dalam sistem pemerintahan.

OAP rata – rata akan jatuh pada administrasi (syarat seperti akreditasi kampus/jurusan yang dari tahun ke tahun tak kunjung naik/berubah). Kita boleh bilang ini tanah Papua dan Otsus segala macam. Tetapi orang pusat, Jakarta akan memprioritaskan syarat administrasi para pencaker

Dikti wilayah Papua dan Papua Barat telah mengeluarkan laporannya per 01 Oktober 2018 lalu. Bahwa semua kampus di tanah Papua belum masuk dalam kategori kampus terbaik. Universitas negeri dan swasta di Papua, rata – rata menempati posisi paling bawah

Kita boleh dibilang kampus kita terbaik dan terunggul. Tetapi kalau akreditasi kampus dan jurusan bermasalah, berarti pasti akan berpengaruh pada karir mahasiswa, termasuk pada proses pendaftaran CPNS tahun ini

Saya proyeksikan dengan optimis. Bahwa saudara/i kita yang selesai dari luar dengan notabene kampus terbaik, yang didukung dengan jaminan administrasi yang cukup baik, akan memenuhi kuota 80% pada penerimaan CPNS tahun ini

Kita OAP akan bergeser seperti kita tergeser dalam kursi parlemen tahun ini. Saya meyakini, bahwa kelak di kursi parlemen maupun birokrasi di seluruh kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat akan dikuasai oleh saudara/i kita non Papua

Kata “marginalisasi” akan menjadi perdebatan penting untuk ini. Dan itu kita tidak bisa hentikan dengan emosial kita. Kita mesti pikirkan langkah-langkah protektif terhadap OAP dalam kursi parleman dan sistem pemerintahan.

Semua stackholder harus bersatu. Melakukan evaluasi pada ancaman hidup OAP dalam kursi parlemen maupun sistem birokrasi. Kemudian membuat kebijakan – kebijakan yang pro pada perlindungan OAP lewat Perda/Perdasus.

 

Penulis adalah anggota aktif PMKRI Cabang Jayapura.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.