Dewan Masyarakat Adat Momuna meminta masyarakat untuk berhati-hati dalam transaksi tanah di wilayah adat Momuna.
Hal ini disampaikan Ismail Keikyera, Ketua Dewan Masyarakat Adat Momuna terkait banyaknya temuan surat pelepasan tanah yang dinilai salah.
“Kami menemukan paling kurang ada enam Surat Pelepasan Tanah Adat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah melalui Pemerintahan Distrik. Ini tidak tepat karena mestinya surat pelepasan tanah adat itu dikeluarkan oleh kami masyarakat adat pemilik hak Ulayat”, ungkap Keikyera di kediamannya Sabtu (15/09/2018).
Sebagaimana ditunjukkan kepada nokenwene.com, ada surat Pelepasan Tanah dengan logo Distrik Dekai. Dalam surat tersebut memang ada tempat untuk tanda tangan pemilik hak ulayat, namun dirinya merasa surat itu salah secara administratif.
“Mestinya yang mengeluarkan surat pelepasan tanah adat seperti ini adalah masyarakat adat bukan negara. Ini kan aneh, kami pemilik hak ulayat namun surat pelepasannya dikeluarkan oleh Pemerintah”, jelas Keikyera.
Pihaknya berharap baik masyarakat maupun pemerintah untuk berhati-hati dalam urusan tanah. Kalau tidak teliti dengan administrasi tanah seperti ini nanti bisa menimbulkan persoalan pada waktu yang akan datang.
“Sepuluh atau Dua Puluh Tahun ke depan bisa jadi akan muncul konflik tanah kalau mulai saat ini kita tidak mengurusnya dengan baik. Selain itu surat-surat seperti ini bisa dengan mudah dimanipulasi. Karena itu kami meminta agar segala urusan pelepasan tanah adat milik masyarakat adat Momuna mesti dikeluarkan oleh pihaknya bukan pihak lain termasuk pemerintah”, jelas Keikyera
Menurut Keikyera, semua surat yang dikeluarkan oleh pihaknya akan diarsipkan agar pihaknya bisa ikut menjelaskan kepada masyarakatnya jika ada persoalan pada waktu yang akan datang. Selain itu, jika sesuai dengan prosedur yang baik tentu saja tidak ada persoalan ke depannya.
Untuk mencegah konflik ke depannya, pihak Masyarakat Adat Momuna mengharapkan agar Pemerintah Daerah Yahukimo bisa membuka ruang dialog untuk mendiskusikan masalah-masalah tanah.
“Hal ini bahkan sudah kami bahas dalam konferensi Masyarakat Adat Momuna ke-III Februari lalu. Salah satu pernyataan Konferensi adalah meminta Pemda Yahukimo membuka ruang dialog terkait masalah tanah”, Jelas Keikyera sambil menyerahkan dokumen rekomendasi strategis hasil konferensi.
Pewarta: Robert Esema/JW Sagu Yahukimo
Discussion about this post