Wamena, nokenwene.com – Masyarakat Papua Pegunungan yang terhimpun dalam Forum Peduli Ksehatan Provinsi Papua Pegunungan (FP2KP3) mendesak Pemprov Papua Pegunungan untuk segerah ganti jabatan kepala Dinas Kesehatan, Ronny J.A. Situmorang.
Aspirasi penolakan Kepala Dinas Kesehatan itu disampaikan FP2KP3 dalam aksi penyampaian aspirasi penolakan kepala dinas di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Papua Pegunungan di Jl. Hom-hom Wamena, senin (06/05/2024).
“Kita hari ini melakukan aksi demo damai di kantor Dinkes dengan tujuan kami pertama adalah kami mempertanyakan, kenapa dalam pelantikan 15 OPD kemarin oleh PJ Gub itu tidak melantik kepala Dinas Kesehatan, padahal kepala dinas kesehatan juga masuk dalam lelang jabatan” kata Benyamin Lagoan, coordinator aksi FP2KP3.
Lagoan menyatakan, sejak tahun 2022 pihaknya sudah mempertanyakan pelantikan Ronny Situmorang sebagai Kepala Dinas Kesehatan di Papua Pegunungan oleh mantan Pj. Gubernur Nikolaus Kondomo, karena yang bersangkutan memiliki rekam jejak dugaan korupsi di Kabupaten Kerom Provinsi Papua.
“Teman-teman media sudah tahu waktu itu ada penolakan dari banyak pihak dan meminta agar pak Pj Kondomo (Nikolaus Kondomo/mantan Pj. Gubernur Papua Pegunungan) mengevaluasi keputusannya tapi tidak dilakukan itu yang kami sesalakan” katanya.
Dengan demikian, Ia mempertanyakan, mengapa orang yang sudah terduga dalam kasus kroupsi masih terus menjabat sebagai Kadinkes di Papua Pegunungan. “Ini Papua Pegunungan dalam sector pembangunan kesehatan mau jadi apa kalau orang seperti itu dipakai” Ujarnya.
Oleh karena itu, Benyamin Lagoan mendesak Pj. Gubernur Papua Pegunungan dan Ketua MRP Papua pegunungan untuk bisa merespon aspirasi tersebut dengan tindakan mengganti Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Pegunungan.
“Kami mendesak supaya bapak Pj. Gub bersama ketua MRP bisa melantik orang asli dari sini karena SDM kita sudah siap, kami SDM sudah siap tapi tidak dilantik, baru orang yang didatangkan pun masih bermasalah, itu yang kami mintah segerah melantik Kadinkes yang baru dan memberhentikan kepala Dinas yang bermasalah secara moral, etik dan hukum” Pintahnya.
Sementara itu, Herlina, selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Papua Pegunungan yang ditemui di ruang kerjanya mengatakan tidak mengetahui tentang aksi yang dilakukan oleh FP2KP3 di Kantor Dinkes kemarin.
“Kami tidak tahu ya untuk aksi ini, kami tidak bisa berbicara banyak karena memang betul-betul kami tidak tahu, belum ada pemberitahuan sampai saat ini. Untuk saat ini kepala dinas kami hubungi belum bisa nyambung nanti kami akan koordinasi kembali” Ujarnya.
Dikonfimrasi tentang aspirasi tentang penolakan kepala Dinas Kesehatan, Herlina mengatkan, pihaknya tidak punya kewenangan untuk menjawab permintaan itu. “ Kalo itu mungkin langsung ke pimpinan Pj (gubernur) karena itukan yang menentukan Pj. Gubernur” Ucapnya singkat.(*)
Pewarta: Jurnalis Warga Noken Wamena*
