Wamena, nokenwene.com – Lokasi pembangunan kantor gubernur Papua Pegunungan masih belum jelas. Polemik lokasi pembangunan masih berlangsung.
Pemerintah Pusat telah menetapkan Wamena sebagai ibu kota Provinsi Papua Pegunungan. Namun hingga kini masyarakat pemilik gak ulayat baik di Wouma maupun di distrik Libarek terus menyuarakan penolakannya.
Masyarakat adat setempat menolak wilayah adatnya menjadi lokasi pembangunan kantor gubernur Papua Pegunungan karena merupakan wilayah adat yang tersisa dan menjadi sumber penghidupan warga setempat.
Menyikapi pro kontra letak kantor gubernur itu, sejumlah anggota DPRD dari Kabupaten Yahukimo mengusulkan agar kantor gubernur Papua Pegunungan dibangun di Yahukimo. Sejumlah DPRD kabupaten Yahukimo mengusulkan ibu kota Papua Pegunungan pindah ke Dekai, Kabupaten Yahukimo.
Agustinus Siep, seorang tokoh masyarakat di Yahukimo menanggapi positif usulan para wakil rakyat dari Yahukimo itu.
“Karena Dekai sendiri sangat layak untuk dijadikan ibukota mengingat daerahnya cukup luas dan akses daerah melalui transportasi udara dan laut. Itu sangat cocok menjadi ibukota provinsi Papua pegunungan” Kata Agustinus Siep di Wamena, senin (19/06/2023)
Menurutnya pemerintah mesti segera mencari jalan keluar atas pro kontra yang terjadi.
“Kami merasa pentingnya diadakan pertemuan besar membahas hal ini sehingga ada titik temu terkait masalah ini,” tambahnya.
Lanjutnya, pemerintah perlu mengadakan pertemuan dan memasukkan pemindahan ibu kota provinsi Papua Pegunungan dari Wamena ke Dekai sebagai bagian dari pertimbangan.
“Maka penting untuk menyikapi rekomendasi yang diajukan oleh DPRD kabupaten Yahukimo untuk menerima Ibu Kota Propinsi Papua Pegunungan di Dekai Yahukimo sangat layak dan sangat pantas untuk dipertimbangkan selanjutnya,” ungkapnya.
Hal ini, tambahnya, mesti dipertimbangkan oleh pemerintah provinsi Papua Pegunungan dan juga pemerintah pusat. Menurutnya pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai penolakan dan dukungan yang ada secara bijak.
Ia berharap pemerintah tidak otoriter mengambil keputusan. Pemerintah mesti mendengarkan aspirasi masyarakat termasuk mempertimbangkan kemungkinan pemindahan ibu kota ke Dekai.
“Maka kami meminta kepada PJ gubernur dan seluruh otoritasnya dan Pemerintah Jakarta serta DPR RI meninjau ulang atau juga untuk melihat persoalan penolakan pembangunan ibukota provinsi Papua pegunungan ini secara serius” ujarnya.
Agus Siep berharap pemerintah segera mengambil inisiatif melakukan pertemuan untuk mencari solusi terbaik atas polemik lokasi kantor gubernur Papua Pegunungan tersebut. Menurutnya langkah pemerintah bisa mencegah terjadinya gesekan yang mulai muncul di tengah masyarakat.
“Kami meminta pemerintah bergerak cepat untuk menyelesaikan persoalan ini agar tidak menimbulkan gesekan antara masyarakat,” tutupnya.(*)
Pewarta: Osi/ Jurnalis Warga Noken Wamena*
