ASN di Yahukimo sudah biasa liburan sesuka hatinya. Berlibur lebih dahulu, kembali terlambat. Tetapi tidak ada tindakan dari Bupati.
Oleh Pato
Salah satu hal yang cukup aneh di Yahukimo ini adalah para ASN seakan bebas saja untuk tidak masuk kantor, tidak bekerja hingga liburan sesuka hatinya. Ini jadi tantangan serius jika betul Bupati dan Wakil Bupati ingin terjadinya pemulihan di Yahukimo.
Faktor pembiaran yang berlarut-larut menjadi salah satu sebab sikap ASN seperti itu. Selain itu adalah tidak adanya pengawasan dari Bupati dan Wakil Bupati sendiri hingga para kepala dinas.
Tanpa pengawasan, tentu tidak akan bisa memberikan sanksi atau hukuman bagi para ASN yang malas. Hal ini diperparah lagi karena para pejabat itu seringkali lebih banyak keluar Yahukimo. Demikian pun Wakil rakyat sering di luar Yahukimo.
Saat ini di kabupaten lain di Indonesia, masa liburan Natal dan Tahun Baru telah lama berakhir. Para pegawai sudah aktif bekerja bahkan pada minggu pertama Januari. Sebaliknya di Yahukimo, masih banyak ASN yang belum kembali dari liburannya.
Jika kita mengamati tren setiap tahunnya, para ASN di Yahukimo bahkan sudah mulai berlibur sejak awal November. Itu jauh sekali dari jadwal mulai liburan.
Jika para ASN baru datang akhir Januari, artinya aktivitas pelayanan publik di Yahukimo sudah tidak maksimal bahkan berhenti selama tiga bulan.
Selain itu, masalah lainnya adalah DPA paling cepat keluar sekitar bulan Maret. Tahun lalu, DPA bahkan baru keluar menjelang awal Mei. Dampaknya perekrutan tenaga Yahukimo Sehat misalnya baru mulai bulan Mei, lalu berangkat ke distrik-distrik sekitar akhir Mei.
Artinya secara umum layanan publik di Yahukimo berhenti atau tidak maksimal selama empat hingga lima bulan. Kalau demikian, maka jangan heran jika selalu terjadi temuan kasus kesehatan di distrik-distrik di pedalaman Yahukimo.
Mulailah Lakukan Pemulihan
Beberapa pertanyaan muncul terkait masalah-masalah itu. Apakah mungkin mengatasinya sementara persoalan itu sudah terlanjur dianggap biasa? Bagaimana memulai melakukan pemulihan itu?
Tentu saja mengatasi benang kusut pelayanan publik di Yahukimo bukanlah hal yang mudah. Ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan untuk mengatasi masalah itu. Namun, sesulit apa pun itu, bukan berarti tidak bisa diselesaikan.
Yang jelas, yang dibutuhkan pertama adalah kesadaran dari pemimpin itu sendiri bahwa dirinya adalah pimpinan para ASN yang bertanggung jawab terhadap pelayanan publik di Yahukimo. Kesejahteraan masyarakat terletak pada pundaknya bersama para ASN.
Sebagai pemimpin, dirinya bukanlah raja tetapi pelayanan untuk memajukan masyarakatnya. Karena itu, yang menjadi fokus perhatiannya adalah bagaimana pelayanan publik berjalan secara maksimal demi kesejahteraan masyarakat.
Kedua, untuk mencapai itu, sebagai pemimpin perlu adanya ketegasan. Ketegasan untuk menjamin bahwa masyarakat mendapatkan layanan publik yang baik.
Maka, para ASN sebagai bawahannya mesti digerakkan secara maksimal untuk menyediakan layanan publik bagi masyarakat. Ketegasan pemimpin dalam hal ini mesti nyata terhadap bawahannya, para ASN. Kalau ada ASN nakal dan Bupati biarkan saja, maka jangan pernah berharap pemulihan Yahukimo akan terwujud.
Ketiga, Bupati dan Wakil Bupati mesti memastikan bahwa terjadi sinergi antara OPD untuk melakukan pemulihan itu. Artinya terhadap satu persoalan, OPD terkait perlu membangun kerjasama dengan OPD lain yang berkaitan.
Contoh, terhadap masalah stunting, Dinas Kesehatan perlu bersinergi dengan dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pendidikan, Dinas Kominfo, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung hingga Dinas Pemberdayaan Perempuan.
Jika tidak, maka ketika dinas kesehatan berupaya mengatasi stunting dengan bantuan makanan tambahan dan obat-obatan, sementara dinas pertanian sibuk habiskan puluhan miliar rupiah untuk bangun sawah tetapi masyarakat kesulitan mendapatkan makanan bergizi. Dinas pendidikan pun sibuk dengan pengajaran tentang sumber makanan bergizi tetapi masyarakat tidak menemukan di mana makanan bergizi itu, atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung sibuk bagi dana desa yang uangnya belum tentu sampai ke masyarakat di desa.
Ketegasan Masa Liburan
Sebagai tindakan awal tahun, Bupati dan Wakil Bupati bisa mulai dengan bersikap tegas. Yaitu tegas untuk memastikan para ASN tidak libur melebih waktu liburan yang telah ditetapkan pemerintah.
Alasannya sederhana saja. Pertama, waktu liburan diputuskan pemerintah sendiri, entah oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sendiri. Sementara ASN adalah perpanjangan tangan pemerintah. Jika ASN melanggar waktu liburan itu, maka itu adalah sikap membangkang terhadap pimpinannya sendiri, dalam hal ini adalah Bupati dan Wakil Bupati.
Kedua, ketegasan Bupati dan Wakil Bupati pada awal tahun ini bisa menjadi langkah penting memulai pemulihan. Saat ini waktu liburan sudah berlalu, tetapi masih sangat banyak ASN yang sedang berlibur.
Jika tegas, maka yakinlah para ASN akan segera kembali dan membuat pelayanan publik kembali berjalan. Dampaknya pendidikan anak-anak bisa berjalan, pelayanan kesehatan pun bisa mengatasi sakit penyakit bahkan mencegah terjadinya Kejadian Luar Biasa. Demikian pun pelayanan publik lainnya.
Sebaliknya jika tidak tegas, bisa dipastikan bahwa pemerintahan dalam tahun 2023 ini akan berjalan seperti tahun-tahun sebelumnya. Pemulihan yang diinginkan pun hanya tetap jadi slogan semata.
Bagaimana Bupati dan Wakil mesti bertindak?
Pertama, periksa lebih dahulu semua kepala OPD dan para kepala bidang. Lalu mulailah dengan para kepala seksi dan staf. Jika ada yang belum pulang liburan, beri waktu cukup tiga hari harus sudah tiba di Dekai. Kalau masih melanggar, berilah sanksi baik pemotongan insentif maupun sanksi lainnya.
Apakah tindakan ini tidak terlalu keras dan bisa menyebabkan timbulnya konflik?
Masyarakat yang berteriak menyampaikan aspirasi dan menuntut haknya bisa dikendalikan, mengapa bawahannya sendiri yang digaji ditambah insentif untuk memenuhi hak masyarakat tidak bisa dikendalikan?
