nokenwene.com–Kabupaten Yahukimo mendapatkan alokasi dana Transfer ke Daerah (TKD) tertinggi di provinsi Papua Pegunungan. Total dana TKD 2023 Kabupaten Yahukimo mencapai Rp 2,02 Triliun.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua, Burhani AS, saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) mengungkapkan alokasi belanja Provinsi Papua Pegunungan senilai Rp 14, 54 Triliun.
“Rinciannya, sebesar Rp 1,3 Triliun merupakan pagi anggaran DIPA untuk kementerian negara/lembaga di lingkup Papua Pegunungan dan 13,24 Triliun alokasi TKD untuk Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan 8 Kabupaten di Papua Pegunungan,” katanya di Kantor Gubernur Papua Pegunungan, Jumat (16/12/2022).
Burhani AS merincikan TKD untuk Provinsi Papua Pegunungan Rp 1,85 Triliun, Kabupaten Jayawijaya Rp 1,55 Triliun, Kabupaten Yahukimo Rp 2,02 Triliun, Kabupaten Pegunungan Bintang Rp 1,50 Triliun, Kabupaten Tolikara Rp 1,61 Triliun, Kabupaten Mamberamo Tengah Rp 0,88 Triliun, Kabupaten Lanny Jaya Rp1,55 Triliun dan Kabupaten Nduga Rp1,21 Triliun.
- P2P Apresiasi Peningkatan Kinerja Tiga Puskesmas di Kota Dekai
- Duku Sunu Dekai Farm: Peluang Usaha Ayam Potong Bagus Di Yahukimo
Kadis Kesehatan: Kita Akan mendisiplinkan Pegawai
Sementara total TKD untuk 4 Provinsi di Papua senilai Rp 46,43 Triliun. Pembagiannya untuk Provinsi Papua mendapatkan Rp11,86 Triliun, Provinsi Papua Pegunungan Rp13,24 Triliun, Provinsi Papua Selatan Rp 7,85 T dan Provinsi Papua Tengah Rp13,48 Triliun.
Sementara itu Pj. Gubernur Papua Pegunungan, Nikolaus Kondomo kepada media mengungkapkan, penyerahan DIPA 2023 itu dilakukan lebih awal agar pelaksanaan pembangunan dan pencairan di Papua Pegunungan bisa lebih baik dibandingkan tahun 2022.
Menurutnya, alokasi anggaran untuk lembaga dan kementerian negara di Provinsi Papua Pegunungan diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui belanja pendidikan dan kesehatan serta membangun sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan produktif.
“Serta, penyelesaian proyek-proyek strategis nasional, menjaga dan menurunkan kemiskinan ekstrim, mengurangi kesenjangan, mendukung reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi, serta mendukung persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024,” tambah Kondomo.
Kondomo menambahkan bahwa alokasi TKD diarahkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam memperbaiki layanan kepada masyarakat dan meningkatkan perekonomian daerah.
Dirinya berharap agar pemerintah di setiap kabupaten bisa segera menyiapkan langkah-langkah nyata agar anggaran dan kegiatan bisa dilaksanakan mulai awal tahun 2023.
“Pelaksanaan berbagai kegiatan untuk 2023 agar segera dimulai dan dikoordinasikan sehingga tidak tumpang tindih dan tidak menumpuk di akhir tahun anggaran,” harapnya.
Pewarta: Tim Nokenwene
