Wamena, nokenwene.com – Penggunaan dana desa atau kampung di Kabupaten Jayawijaya dinilai pengawasannya tidak maksimal akibatnya, meskipun dana itu turun bertahun-tahun di kampung tapi tidak ada dampak signifikan yang bisa dinikmati masyarakat di kampung yang ada di Kabupaten Jayawijaya.
Salah satu penyebabnya adalah jabatan kepala kampung yang tidak perna dipilih oleh masyarakat kampung sendiri tapi penunjukan oleh pihak tertentu.
Demikian disampaikan Agustinus Siep, salah seorang tokoh intelektual Jayawijaya di Wamena beberapa waktu lalu. Pernyataan Agustinus menyusul adanya polemik dana kampung di kampung Loki Distrik Asologaima yang sempat mencuat ke publik.
Agustinus Siep mengatakan, apa yang terjadi di kampung loki merupakan potret seluruh kampung di Jayawijaya dalam hal pengelolaan dana desa yang dikucurkan pemerintah setiap tahun. Untuk Kampung Loki pemerintah harus segerah turun tangan.
“Jadi permasalahan di sini itu sudah terjadi banyak pelanggaran tentang penyalahgunaan dana (desa) dan itu bukan hanya di Distrik Asologaima yang hari ini kita bahas di Jayawijaya masalah kampung Loki tapi permasalahan ini hampir semua merata di Jayawijaya” Ungkap Agustinus Siep.
Buktinya menerut Siep, sudah bertahun-tahun dana desa dikucurkan ke masyarakat Desa/Kampung, akan tetap sampai dengan saat ini tidak ada perubahan dan kemajuan signifikan di kampung yang bisa dinikmati masyarakat desa sebagai penerima manfaat.
“Kita lihat saja situasi lapangan di Jayawijaya, kampung banyak tapi infrastruktur atau hasil pekerjaan dalam satu tahun dua tahun bahkan untuk kurun waktu empat lima tahun terakhir ini tidak ada di Jayawijaya. apa yang hari ini di bangun?” Tanya Agus.
Menurut Agustinus Siep, salah satu penyebab tidak adanya keterbukaan penggunaan dana desa adalah kepemimpinan kepala desa yang tidak aspiratif dari masyarakat tapi lebih bersifat politis oleh pihak tertentu.
“Kita minta pemerintah harus terbuka, dalam hal ini jangan aparat kampung dijadikan sebagai alat kepentingan politik untuk mengamankan politik bupati dan wakil bupati periode yang akan datang. Suara masyarakat perlu didengarkan” Sarannya.
Oleh karena itu kata Dia, salah satu solusi yang perlu dilakukan adalah pemerintah segerah memfasilitasi pemilihan kepala kampung secara terbuka dan serentak di Jayawijaya, agar masyarakat memilih pemimpin di desanya sesuai kehendak rakyat sendiri.
“Aspirasi masyarakat Jayawijaya itu perlu didengarkan, perlu ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah. Bila perlu pemerintah mengadakan pemilihan (kepala Desa) secara terbuka untuk siapa bakal calon yang akan terpilih sebagai kepala desa” Tegas Siep.
Selain itu, Agustinus juga menyarankan agar pemerintah tidak menetapkan pelaksana tugas untuk jabatan kepala kampung, sebab hal ini juga salah satu biang penggunaan dana desa tidak transparan dan akuntabel.
“Cukuplah PLT, pejabat sementara dan lain itu di birokrasi pemerintahan yang lebih besar, jangan lagi ada di desa karen aitu nanti akan melahirkan banyak permasalahan dana desa” Kata Agus.
Pewarta: Jurnalis Warga Noken
Discussion about this post