Wamena, nokenwene.com – Kepala bidang SDM Umum dan Komunikasi Public BPJS Kesehatan Cabang Wamena, Thomas P. Wibowo, Mengatakan program- program yang di dorong oleh BPJS kesehatan untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan dimasa pandemi covid-19 saat ini, dengan menggunakan cara atau strategi melalui aplikasi handphone.
“Jadi melalui jaringan komunikasi data itu, masyarakat suda bisa gunakan dengan aplikasi PIPP, ada aplikasi PCare kemudian yang terakhir itu ada aplikasi Pandawa, yaitu pelayanan dengan WhatsApp”, kata Thomas usai mengikuti materi melalui video Converse di lantai dua kantor BPJS kesehatan wamena, Kamis (22/10/2020).
Jadi, menurutnya, karena ada covid-19 ini, di harapkan bahwa pelayanan kesehatan itu bisa dilakukan secara online atau bisa langsung cek akses di websitenya BPJS kesehatan atau bisa langsung menghubungi center atau juga mungkin seluru masyarakat menginstal aplikasi JKN mobile terkait pelayanan yang diinginkan.
Hal tersebut disampaikan, Thomas P. Wibowo, Setelah mengikuti proses kegiatan media workshop dan anuhgera lombah karya jurnalistik BPJS kesehatan yang di ikuti seluruh Indonesia termasuk BPJS kesehatan cabang Wamena.
Tema sesi pertama yang diangkat dalam kegiatan media workshop dan anuhgera lombah karya jurnalistik BPJS kesehatan tersebut, adalah “Menjaga Keberlangsungan Program JKN-KIS” darasumber ; Yustinus Prastowo (Staf Menteri Keuangan RI), Prof Hasbullah Thabrany (Chief Party, USAID Healrh FInancing Activity), Kunto Ariawan (Kasatgas Direktorar Penelitian dan Pengembangan Kedeputian Pencegahan KPK), Adang Bachtiar (Ketua Tim Kendali Mutu Kendali Biaya), Agus Pambagio (Pengamat Kebijakan Publik).
Dan Tema sesi ke dua, yang diangkat dalam kegiatan media workshop dan anuhgera lombah karya jurnalistik BPJS kesehatan adalah, ” Peran Jaminan Sosial Kesehatan di Era Covid-19″ dengan narasumber; TB. A Choesni (Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial), Prof Budi Hidayat (Pakar Asuransi Kesehatan), Raden Pardede (Sekretaris Eksekutif Komite Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional).
Kegiatan tersebut, menurutnya, bertujuan untuk menjaga silahturahmi antara BPJS kesehatan di seluruh Indonesia termasuk BPJS kesehatan cabang Wamena dan di ikuti seluru wartawan termasuk wartawan di Wamena.
“khususnya BPJS kesehatan cabang Wamena ini, membawai tuju pemerintah daerah di wilayah lapago. Namun tujuan kita hari ini yaitu memberdayakan komunikasi fungsi dari pada wartawan yang berperan melalui media – media baik media cetak, online dan visual berbasis internet sehingga apa yang menjadi tujuan BPJS kesehatan dimana kami melayani Masyarakat itu dapat dilakukan dengan baik. Dan masyarakat juga paham dan mengerti khususnya bagaimana cara mereka mendapatkan hak untuk memperoleh jaminan pelayanan kesehatan yang dijamin oleh BPJS kesehatan”, ujarnya
Katanya, Tentu dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat khususnya masyarakat di pegungan tengah Papua ini, tidak hanya BPJS kesehatan itu sendiri tapi seluruh stek holder yang berperanan penting baik pemerintah daerah, fasilitas kesehatan tingkat pertam dan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan.
” Kalo kita lihat, memang ada keterbatasan diwilaya kita, khususnya wilaya Wamena atau daerah pegunungan masalah jaringan komunikasi data ini yang memang agak susa, namu hal ini menjadi catatan bagi pemerintah daerah supaya bisa meningkatkan. Karena ini memang kepentingannya banyak. Bukan hanya BPJS kesehatan saja , namun saya rasa semuanya”, tuturnya
Sementara itu, Kasatgas Direktorar Penelitian dan Pengembangan Kedeputian Pencegahan KPK, Kunto Ariawan, dalam materinya yang bertopik ” Peran KPK pada Program JKN” dirinya mengupas beberapa indikator, di antaranya terkait; tantangan program JKN, potensi kecurangan sektor kesehatan, modus korupsi sektor kesehatan, perhatian KPK pada permasalahan dana jaminan sosial kesehatan, rekomendasi KPK sektor kesehatan, rekomendasi KPK perbaikan kelolah sistem JKN dan objek piloting.
Pembangunan budaya Anti-Fraud dan komitmen dari pimpinan serta institusi, kata Kunto Ariawan, adalah kunci utama dalam pencegahan tidak pidana korupsi. Dan perlu adanya percepatan penerapan dan pelaksanaan tugas tim pencegahan dan penanganan kecurangan kecurangan JKN yang suda terbentuk.
” Tim anti – fraud bukan untuk memberatkan para pemangku kepentingan tapi untuk mempermudah dan optimalisasi layanan program JKN”, jelas Kunto
Menurutnya, perbaikan tata kelola perlu terus di lakukan dan di kawal pelaksanaannya. Sebagai bagian dari faktor pendukung keberhasilan dan keberlangsungan program JKN. Dan untuk membangun pemahaman mengenai program JKN dan potensi kecurangan didalamnya perlu dukungan pemberitaan dari media.
Pewarta: Osi L/ Jurnalis Warga Noken
Komentar