Kunjungan Menkopolhukam di Wamena Dinilai Hanya Formalitas dan Tidak Mendengarkan Aspirasi

  • Whatsapp
Tatap muka Menkopolhukam, Panglima TNI dan Kapolri bersama sjumlah di Gedung Aithouse GKI Wamena

Wamena, nokenwene.com – Kunjungan Menkopolhukam, Wiranto bersama sejumlah menteri serta Kapolri dan Panglima TNI di Wamena, selasa 08/10/19  dinilai hanya formalitas, tanpa menyentuh akar persoalan Wamena dan tidak mendengarkan aspirasi masyarakat.

Pasalnya, dalam tatap muka yang yang digelar di Gedung Aithousa GKI Wamena itu hanya dibatasi tiga orang yang ditunjuk oleh pemerintah  yaitu dari perwakilan tokoh masyarakat, FKUB dan paguyuban.

“pertemuan ini sangat mengecewakan karena pertemuan tiga orang itu ditentukan oleh pemda, kami belum perna sepakat dengan tiga orang itu bahwa apa yang harus disampaikan kepada Menkopolhukam dan rombongan itu” Tegas Theo Hesegem, Aktivvis HAM Pegunungan Tengah Papua yang juga diundang pada tatap muka tersebut.

Dikatakan, cara penentuan perwakilan masyarakat yang suda ditentukan pemerintah merupakan cara-cara lama yang terus dimainkan Negara dan Ia tidak menerima sistem perwakilan yang tidak merepresentasi aspirasi rakyat yang sesungguhnya.

“cara-cara ini yang kita semua tidak senang, yang diatur dan diseting jadi kita yang lain ini masuk dalam setingan yang suda di atur oleh pemda, keluarga korban yang dibacok tidak disampaikan juga kepada menkopolhukam, ini sangat mengecewakan, datang hanya sia-sia” Ujar Theo.

Oleh karena itu, Theo Hesegem  selaku pembela HAM menilai pertemuan tersebut gagal, sebab rusuh Wamena adalah masalah besar dan harus dibicarakan secara serius dengan melibatkan banyak pihak.

“saya piker pertemuan ini gagal, semua punya hak bicara terkait dengan kondisi ini, karena Wamena ini semua orang rasakan trauma cukup panjang oleh sebab itu hati-hati. Kasian tadi keluarga korban mau bicara pulang dengan kecewa. Ini tidak masuk akal” Ujarnya

“Kalau kita tidak dianggap sebagai tokoh, kenapa kami diundang? Padahal kami diundang untuk menyampaikan persoalan di Wamena. Saya pikir pemerintah tidak berhasil, karena masalah intinya tidak dibicarakan soal persoalan rasisme,” katanya.

Sementara itu, Pendeta Titus Tangke, yang juga pengurus KKSS bidang kerohanian menilai, tatap muka tersebut tidak membawa dampak sama sekali, sebab aspirasi dibatasi. Padahal, perwakilan-perwakilan yang hadir resmi diundang dan semuanya ingin berbicara.

“Ini kekecewaan yang terjadi. Kalau bisa diberikan waktu yang seluas-luasnya mungkin pertemuan itu dilakukan dari pagi hingga sore hari kalau bisa, agar mendengarkan semua aspirasi dari semua korban dan masyarakat,” kata Pendeta Titus Tangke.

Dikatakan, pada pertemuan itu hanya mewakili dari salah satu paguyuban saja, sedangkan kerukunan maupun ikatan keluarga lainya tidak ada kesempatan karena dibatasi waktu.

“Apa yang mau dibicarakan dalam waktu lima menit. Masyarakat asli Papua juga tidak terakomodir, padahal banyak yang mereka mau sampaikan tentang peristiwa yang terjadi. Artinya, kami pendatang dengan masyarakat pribumi tidak semua (berkonflik), banyak yang melindungi bahkan kami tidak tahu (pelaku) datangnya dari mana,” katanya.

Setibanya di Wamena, Menkopolhukam Wiranto bersama Kapolri, Panglima TNI, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan dan Menteri BUMN langsung meninjau ke wilayah Wouma untuk selanjutnya ke Kodim 1702/Jayawijaya untuk bertemu dengan para pengungsi yang masih ada.

Usai tatap muka di gedung Aithousa, Wiranto berkata kehadirannya bersama rombongan untuk melihat dan mendengarkan secara langsung apa yang terjadi di Wamena, begitu juga yang dikeluhkan masyarakat baik orang asli Papua maupun non Papua.

Selain itu mendengarkan juga apa yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah, aparat kepolisian, TNI dan semua telah kami dengarkan. Sehingga langsung menemui para pengungsi di Wamena dengan berdialog, dimana dari pertemuan itu bahwa masyarakat tetap ingin tetap tinggal di Wamena.

“Mereka ingin tetap tinggal di sini dengan catatan keamanan dijamin, kerukunan, kedamaian dipulihkan dan langsung dijawab Panglima TNI dan Kapolri bahwa jaminan keamanan akan diberikan,” katanya.

Begitu juga setelah bertemu dengan sejumlah tokoh, kata Wiranto, mereka juga menjamin dan menginginkan agar masyarakat non Papua tidak pulang, membangun dan memulihkan kembali apa yang telah terjadi.

“Itu suatu semangat yang luar biasa, dan ini yang akan kita laporkan kepada presiden, kemudian pemerintah pusat mengambil langkah-langkah untuk segera memulihkan kondisi fisik di Wamena,” katanya.

Pewarta: Jurnalis Warga Noken Wamena

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.