Diduga, Ada Mafia Hukum Adat di Polres Jayawijaya

  • Whatsapp
Pembayaran Denda/ist

Oleh: Ronny Hisage *

Tulisan ini tidak bermaksud untuk mengungkit kembali perkara yang sudah kami tuntaskan, apalagi untuk menyinggung pihak yang terkait dengan perkara tersebut, melainkan sebagai bentuk pembelajaran dalam penegakkan hukum di Jayawijaya.

Pada tanggal 24 mei 2017 lalu, saya bersama keluarga diperhadapakan dengan sebuah perkara di polres Jayawijaya. Kasusnya adalah soal pacaran antara adik saya dan seorang gadis, keduanya suda menjalin hubungan pacaran 3 tahun lamanya. Selama berpacaran mereka memiliki komitmen untuk membangun sebuah rumah tangga yang baru, ada hubungan timbal balik saling menyukai dan mencintai di antara keduanya. Keduanya bahkan telah membuat banyak rencana untuk kelak jadi sebuah rumah tangga. Akan tetapi selama 3 tahun itu pula, ibu dari si perempuan tidak pernah setuju untuk menikahkan anaknya dengan saudara saya, ibunya pun punya pilihan laki-laki lain.

Dengan adanya penolakan dan pilihan lain sang ibu tadi, maka saudara saya memilih untuk putus dengan sang kekasih hatinya itu pada Desember 2016 lalu. Dia kemudian berpacaran lagi dengan perempuan lain, dia pun suda menjalin komunikasih dengan mantan pacarnya bahwa “kita dua tidak bisa melanjutkan hubungan lagi karena ko pu mama tra setuju deng sa”, demikian ungkap saudara saya di hadapan Polisi saat proses mediasi kasus ini. Sang mantan pacar pun mengakui bahwa ibunya pun telah memiliki laki-laki pilihannya sendiri.

Kurang lebih demikian letak persoalan hingga menyeret saudara saya dan keluarga untuk berurusan di kantor polisi. Akibatnya pada tanggal 24 Mei, dalam mediasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kami dari pihak laki-laki dituntut untuk membayar denda adat sebesar Tiga Puluh ekor Babi. Pada tanggal 7 Juni 2017, Kami sebagai pihak laki-laki membawa uang sebesar Dua Belas Juta Rupiah dan dua ekor Babi. Pihak perempuan di hadapan polisi telah menerimanya, akan tetapi karena ada pihak keluarga perempuan yang datang terlambat dan tidak menyetujui jumlah yang dibayar tersebut, maka pihak kepolisian kembali membatalkan pembayaran yang pertama tersebut.

Lalu pada tanggal 23 Juni, pihak laki-laki kembali membawa uang sejumlah Dua Puluh Tujuh Juta. Karena belum menggenapi jumlah yang ditetapkan maka pihak perempuan di hadapan polisi menuntut sisa tiga juta rupiah. Akhirnya pada tanggal 10 Juli 2017 pihak laki-laki kembali membawa sisa uang sebesar Tiga Juta Rupiah dan dilakukan penandatangan surat pernyataan yang menunjukkan bahwa kasus ini telah selesai tanpa ada kejelasan kesalahan yang terjadi sehingga pihak laki-laki harus membayar denda adat hingg 30 Juta Ripiah.

Di balik cerita pacaran di atas hingga denda adat yang telah dibayar tersebut, saudara saya pun pernah dipukul oleh beberapa keluarga perempuan karena terkait dengan masalah ini pada tanggal 24 Mei. Namun pihak kepolisian tidak memproses kasus pemukulan yang dilakukan padahal setelah dipukul, saudara laki-laki kami ini dibawa ke kepolisian dan dilakukan proses mediasi untuk kasus pacaran tersebut.

Pihak kepolisian yang bertugas di bagian pos penjagaan mengungkapkan bahwa kasus pacaran tersebut tidak bisa diselesaikan saat itu juga karena belum ada laporan polisi. Akan tetapi, pihak keluarga perempuan telah menghubungi seorang anggota kepolisian di bagian Binmas polres Jayawijaya dengan inisial PH sehingga kedua belah pihak dikumpulkan PH untuk dilakukan mediasi. Sejak itulah kasus pacaran ini dibahas hingga pembayaran denda tersebut. Dalam proses tersebut, pihak laki-laki bahkan meminta sebaiknya kasus ini diselesaikan secara hukum positif namun tidak ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian yang memediasi kasus ini dengan alasan agar tidak saling dendam antara kedua belah pihak.

Denda Adat dan Tugas Polisi
Kasus yang kami alami ini hanyalah satu contoh dari sekian banyak kasus lain yang dimediasi pihak kepolisian Jayawijaya. Penyelesaian kasus yang dimediasi biasanya dengan denda adat. Dalam batasan tertentu penyelesaian dengan mediasi hingga denda adat memang dibutuhkan.

Akan tetapi mediasi mengandaikan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang berperkara untuk meneruskan proses mediasi tersebut. Jika salah satu pihak tidak menginginkan penyelesaian dengan mediasi maka kasus tersebut mestinya diproses secara hukum positif. Mediasi pun sifatnya hanyalah langkah awal dalam menyelesaikan kasus. Karena itu, jika satu pihak tidak menginginkan kasusnya dimediasi maka proses hukum mesti dilakukan.
Karena itu kasus pacaran di atas bisa dilakukan mediasi dengan memperjelas posisi kasusnya sehingga penyelesaiannya bisa memenuhi rasa keadilan semua pihak yang berperkara. Akan tetapi pihak kepolisian sebagai mediator tidak bisa hanya mengikuti keinginan pihak pelapor. Maka keinginan pihak terlapor untuk diproses hukum pun mestinya diikuti. Pihak kepolisian sebagai penegak hukum sudah seharusnya menegakkan hukum dengan menggunakan hukum positif jika salah satu pihak tidak menghendaki diadakannya mediasi.
Tentu akan muncul pertanyaan jika salah satu pihak tidak menghendaki mediasi dan menginginkan proses hukum mengapa kasus ini bisa diselesaikan dengan denda adat, bahkan mencapai 30 juta rupiah. Atau kasus ini bisa selesai karena semua pihak setuju dengan mediasi. Kita patut melihat posisi masyarakat di hadapan polisi untuk menjernihkan pokok persoalan ini. Masyarakat apalagi sebagai pihak terlapor selalu berada dalam posisi yang disalahkan meski belum jelas kesalahannya.

Karena itu, keinginan pihak terlapor sulit diakomodasi jika pihak kepolisian yang memediasi justeru telah berpihak pada pihak pelapor. Keberpihakan ini terindikasi dalam tiga hal; Pertama, pihak kepolisian sendiri tidak memproses kasus pemukulan yang dilakukan keluarga pelapor. Kedua, Keinginan pihak terlapor untuk menyelesaikan kasus pacaran tersebut secara hukum positif pun tidak diindahkan. Ketiga, hingga penyelesaian kasus dan pembayaran denda adat ini dilakukan, tidak ada kejelasan tentang kasus dan siapa yang bersalah dan yang menjadi korban dalam kasus tersebut akan tetapi pihak terlapor tetap harus membayar denda adat tiga puluh jutah rupiah.

*Tulisan ini perna terbit di koran Jubi pada bulan mei 2017 lalu, dan atas persetujuan penulis kembali dimuat di nokenwene.com

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.