SEBUAH REFLEKSI: “MANUSIA PAPUA TETAPLAH MANUSIA” – BENTUK KETIDAK ADILAN NEGARA atas PAPUA (Bagian 1)

  • Whatsapp

Oleh: Andri Kristian*

Penyisiran yang dilakukan oleh pihak aparat di kabupaten Nduga yang terjadi sampai sekarang adalah bentuk ketidak percayaan negara maupun militer sendiri bahwa Nduga sebagai daerah yang aman (Menurut pengalaman saya, selama di Distrik Mbua, Nduga, 2012 – 2016, Mbua adalah daerah yang aman, welcome terhadap pendatang, welcome terhadap petugas yang bertugas di daerah tersebut).

Negara maupun aparat melakukan penyisiran sebenarnya bertujuan untuk mencegah terjadinya korban, sehingga memprediksi bahwa orang yang dicurigai sebagai bagian Kelompok bersenjata malah membaur dengan masyarakat, meskipun ada juga yang mencurigai masyarakat Nduga menolong orang yang dicurigai itu, walaupun juga ada yang berasumsi bahwa kemungkinan orang yang diduga dari kelompok bersenjata itu bersembunyi di hutan, di balik gunung dan di goa-goa yang ada di hutan. Aparat pun pada akhirnya siaga satu, menyisir tiap kampung yang ada di distrik-distrik Kabupaten Nduga.

Masyarakat Nduga yang belum hilang traumatisnya terhadap militer sejak tahun 60an, lalu tahun 90an, tahun 2000an, tahun 2015 terjadi traumatis atas masalah kesehatan di Mbua, 2017 juga terjadi traumatis masalah kesehatan di Yigi, semakin trauma lagi dengan kondisi dan situasi sekarang, sehingga pada akhirnya penduduk atau masyarakat di Nduga mulai mengungsi satu per satu ke tempat yang aman secara bertahap dengan beberapa gelombang. Negara gagal memberikan rasa aman terhadap masyarakat Nduga, sehingga takut dan tidak mau kembali ke kampungnya dengan masih berada di kamp-kamp penampungan. Sampai kapan ini akan berlangsung? Sampai kapan ini akan berhenti? Karena sampai sekarang para pengungsi itu masih ada di kamp-kamp tanpa mendapat perhatian dari pihak-pihak yang terkait seperti Presiden Negara Republik Indonesia, Gubernur Papua dan Bupati Nduga.

Penyisiran yang dilakukan sampai sekarang ini oleh pihak aparat apabila tidak segera dihentikan akan memiliki dampak yang cukup panjang dan dampak tersebut lebih mengarah pada dampak yang negatif. Contohnya pendidikan anak-anak dari PAUD,TK, SD, SMP, SMA, SMTK, Paket A, Paket B, Paket C terganggu – mereka tidak akan mendapat pelajaran yang utuh ditambah dengan konsentrasi yang terganggu untuk belajar dan kurangnya asupan sehingga pengaruhnya ke depan memutus harapan masa depan anak-anak yang akan membangun negara ini dengan berpartisipasi turut aktif dalam membangun kampungnya. Kesehatan anak-anak, kaum perempuan, para ibu maupun seluruh masyarakat Nduga pun terganggu, secara fisik mereka menjadi lemah, gizi kurang sehingga daya tahan tubuh pun mudah terserang penyakit seperti ISPA, Diare, mencret, batuk, pusing, flu, gatal-gatal dan lain sebagainya. Apakah negara akan membiarkan hal ini? Bukankah manusia Nduga juga termasuk manusia Papua adalah bagian dari manusia Indonesia? Apakah dalam hal ini negara berhasil memenuhi kewajibannya terhadap hak-hak anak-anak dan kaum perempuan? Membangun manusia tidak semudah membangun infrastruktur, jangan lupakan bahwa membangun manusia adalah membentuk jiwa manusia itu secara berkesinambungan dan dengan ketelatenan. Negara telah gagal memberikan rasa aman, negara juga telah gagal di dalam memenuhi kewajibannya dalam melayani hak-hak yang dimiliki anak-anak seperti dalam bidang pendidikan. Negara juga telah gagal dalam mengusahakan kesehatan yang layak terhadap warganya khususnya kaum anak-anak dan kaum perempuan.

Berulang kali dan negara tidak pernah belajar dari kesalahannya dalam memperlakukan manusia Nduga sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama berulang kali.

Sampai kapan negara akan membiarkan para pengungsi dari Nduga ini begitu saja tanpa memberikan konseling, trauma healing, pendekatan dan memberikan rasa aman di daerahnya sendiri, di tanah mereka sendiri? Sampai kapan negara membiarkan sang pemilik tanah terlunta-lunta di daerahnya sendiri? Tanah sebagai ibu manusia Papua pun merintih, menangis dengan pedihnya. Ribuan nadinya telah teriris tercabut dari akar-akarnya sampai mengalami kesedihan yang mendalam. Semoga bapak Presiden Joko Widodo dan seluruh staffnya menanggapi hal ini dengan hati yang besar. Semoga banyak dari masyarakat di seluruh Indonesia membaca hal ini dengan hati yang dingin. Saya sangat berharap ada solusi menyelesaikan konflik yang berkepanjangan ini, mereka, manusia Nduga merasa tidak aman lagi di tanah kelahirannya, padahal bukan militer sang empunya pemilik tanah, namun sewenang-wenang melakukan penyisiran. Mengorbankan banyak hak anak-anak asli dan kaum perempuan asli manusia Nduga, ini sudah sepatutnya menjadi pelajaran bagi negara untuk tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama karena bagaimana pun juga MANUSIA NDUGA tetaplah MANUSIA perlakukan mereka secara manusiawi dengan tulus. Kita sebagai bukan pemilik asli tuan tanah di Papua sedikitlah menghormati mereka manusia Nduga sebagai pemiliknya yang sah. Terima kasih.

*Penulis adalah seorang relawan pendidikan di Pegunungan Tengah Papua

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.