ASN

Aparatur Sipil Negara (ASN) atau yang sebelumnya dikenal sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi perpanjangan tangan negara dalam melaksanakan kewajiban memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Sebagai pekerja, ASN diberi gaji sementara masyarakat membayar pajak.

Beberapa waktu terakhir, berita tentang Tunjangan Hari Raya dan Gaji ke 13 memenuhi ruang informasi di Indonesia. Keduanya adalah hak yang mesti diberikan negara kepada para pegawainya. Masyarakat sebagai publik yang berhak atas pelayanan publik yang baik dan membayar pajak untuk membiayai hal itu tidak marah. Rakyat diam dan setuju dengan pemberian THR dan Gaji ke 13.

Selain Gaji bulanan, THR dan Gaji ke-13, ASN juga mendapatkan uang sertifikasi atau juga insentif dan fasilitas penunjang pekerjaan seperti rumah dan kendaraan. Tentu saja tidak semua ASN mendapatkan semua hal itu. Jumlahnya pun tidak sama untuk jabatan atau golongan berbeda atau daerah berbeda.

Di Papua, insentif untuk ASN sangatlah tinggi. Meski jumlahnya berbeda-beda untuk setiap kabupaten namun  ada yang mencapai puluhan juta Rupiah. Hal ini belum ditambah dengan fasilitas-fasilitas yang disediakan Pemerintah Daerah untuk pegawai dengan jabatan tertentu.

Para ASN di Papua seperti juga di wilayah lain Indonesia tidak hanya mendapat hak-hak yang disebutkan di atas. Untuk setiap pelaksanaan program, apalagi program yang mengharuskan ASN turun ke masyarakat, baik yang menjalankan program secara langsung maupun penanggung jawabnya yang tidak turun ke lapangan pun mendapatkan sejumlah uang transport.

Sebagai contoh, salah satu tugas Puskesmas adalah melakukan posyandu. Namun karena posyandu dilakukan dengan turun ke lapangan, maka ASN yang menjalankan posyandu pun akan mendapatkan sejumlah uang untuk pelaksanaan tugas itu.

Contoh lain terkait BPJS. Untuk Setiap pasien yang berobat di Rumah Sakit menggunakan BPJS, para petugas medis akan mendapatkan apa yang sering disebut dengan uang jasa. Jumlah yang diterima setiap petugas medis berbeda-beda tergantung profesi. Perawat akan menerima jumlah yang lebih sedikit dari dokter.

Demikian pun pembentukan tim yang ditugaskan untuk melakukan sesuatu tugas pengawasan. Misalkan tentang pengawasan BBM. Biasanya Bupati mengeluarkan SK. Mereka yang namanya masuk dalam Tim tersebut pun akan mendapatkan sejumlah uang atas tugas pengawasan itu.

Ini menjadi keanehan. Bukankah ASN digaji untuk menjalankan tugas yang juga erat terkait dengan tanggung jawab negara yang diemban oleh dinas di mana setiap ASN ditempatkan. Kalau ASN masih mendapatkan sejumlah uang untuk pekerjaan yang dilakukannya sesuai dengan tanggung jawabnya di dinas tersebut, untuk apakah ASN digaji?

Bayangkan saja seorang tuan kebun merekrut para pekerja untuk mengerjakan ladangnya. Para pekerja tersebut dibagi setiap bulannya dan difasilitasi dengan perumahan dan kendaraan serta kebutuhan makan minum. Dua anak pertama setiap pekerja pun dibiayai. Dengan gaji dan fasilitas dan biaya hidup itu, setiap karyawan masih mendapat insentif sesuai jabatan bukan karena kinerja. Selain itu, para pekerja itu akan mendapatkan jaminan saat pensiun.

Akan tetapi untuk setiap pekerjaan seperti membersihkan kebun, para pekerja tersebut akan mendapatkan uang makan, uang transport dan uang jasa. Bukankah setiap bulannya mereka telah mendapatkan uang makan dan gaji sebagai bayar jasa serta menggunakan kendaraan yang dibiayai pemilik kebun untuk pergi ke kebun?

Begitulah kurang lebih pendapatan ASN. Namun, mari kita lihat bagaimana kualitas pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar para ASN tersebut. Papua adalah contoh nyata bagaimana pelayanan kepada masyarakat menjadi barang langka apalagi untuk wilayah yang dianggap terisolasi. Entah berapa sekolah yang tidak berjalan karena gurunya hanya datang memberikan ujian bahkan tidak datang sama sekali. Atau berapa banyak puskesmas atau Pustu yang selalu tertutup sepanjang tahun karena petugasnya jarang muncul.

Kita ambil contoh pelayanan kesehatan pada level paling dasar yaitu Puskesmas. Paling kurang ada dua sumber dana untuk mendukung kinerja pelayanan kesehatan di Puskesmas yaitu dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan dana BPJS. Dana BPJS diberikan kepada setiap Puskesmas sesuai dengan jumlah masyarakat yang ada di wilayah pelayanannya. Dana BPJS untuk puskesmas diberikan secara langsung bukan berdasarkan jumlah pasien yang datang ke Puskesmas dengan menggunakan kartu BPJS. Artinya entah banyak atau sedikit bahkan tidak ada pasien yang dilayani sekalipun, Puskesmas tetap menerima dana BPJS tersebut. Dana BPJS ini kemudian diberikan kepada para petugas kesehatan sebagai pembayaran jasa. Ingat itu di luar gaji.

Sementara BOK adalah bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendukung operasional puskesmas dalam rangka pencapaian program prioritas nasional, khususnya kegiatan promotif preventif sebagai bagian dari upaya kesehatan masyarakat. Namun sekali lagi dana BOK ini kemudian dibagikan kepada para ASN dalam pelaksanaan program seperti upaya promosi preventif, kegiatan imunisasi dll. Tentu ada juga dana yang digunakan untuk operasional. Namun pembayaran terhadap ASN tetap ada.

Padahal, tanggung jawab puskesmas salah satunya dalam hal upaya promotif preventif. Artinya para ASN yang ditempatkan di Puskesmas digaji atau dibayar jasanya untuk melakukan salah satunya upaya promotif preventif. Lalu mengapa harus ada tambahan pendapatan sementara mereka memang digaji untuk melakukan hal itu?

Menjadi semakin tidak bisa diterima dan menyakitkan masyarakat pemilik hak atas layanan kesehatan dan yang telah membayar pajak adalah ketika menemukan puskesmas atau sekolah lebih sering kosong. Lebih menyakitkan lagi ketika anak-anak mati karena tidak mendapatkan imunisasi dan pengobatan karena petugas kesehatannya hidup di kota sementara dana BPJS dan BOK tetap habis.

Lalu ASN digaji untuk apa kalau untuk melaksanakan tugasnya mesti dibayar lagi? Bukankah lebih baik menggaji para honorer yang bahkan bekerja lebih keras dan rajin namun hanya mendapatkan honor kecil di bawah Upah Minimum Provinsi dan tanpa insentif serta fasilitas-fasilitas pendukung.